Soal Legalitas Hanura, Ini Penjelasan Ketua DPP Bidang Hukum

Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), H Wiranto dan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sudah resmi mendapatkan verifikasi final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menyatakan sebagai peserta pemilu sah di Tahun 2019, dengan demikian kepengurusan Hanura, berdasarkan verifikasi KPU dan Ketum-Sekjen tetap dijabat Oesman Sapta Odang dan Harry L Siregar.

“Saya menyampaikan kepada seluruh publik agar dapat diketahui mengenai status legalitas Partai Hanura yang sah secara hukum untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019. Perlu kami sampaikan, Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak Oesman Sapta dan Harry L Siregar sebagai Sekjen, sudah mendapat keputusan verifikasi final dari KPU dan dinyatakan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 13,” ungkap Ketua DPP Bidang Hukum Partai Hanura, Abdul kadir, saat konferensi pers di Rumah Oesman Sapta Odang, Jalan Karang Asem IV, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Dijelaskan Abdul Kadir, keputusan itu bersifat final dan mengikat. Terkait kepengurusan, Sekjen Hanura yang baru Harry L Siregar telah terdaftar secara sah dalam surat putusan Menkum HAM. “Demikian terkait kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinan Pak Oesman Sapta Oedang dan Harry L Siregar sebagai Sekjen terdaftar secara sah berdasarkan surat putusan Menkum HAM,” paparnya.

Baca Juga:  Tak Ada SK Munas Bali, Menteri Hanya Cabut SK Agung Laksono

Selain itu, disebutkan Abdul Kadir, dengan disahkan surat Menkum HAM ini, sudah tidak ada legalitas kepengurusan kepada Daryatmo dan Sudding. Putusan ini telah disikapi oleh Menkumham dengan tidak memberikan surat pengesahan kepengurusan Hanura kepada Daryatmo dan Sudding.

“Dalam hal terdapat Putusan PTUN terkait gugatan yang dilakukan oleh Saudara Daryatmo dan Sudding dengan atas nama Partai Hanura perlu saya jelaskan. Pertama DPP Partai Hanura yang di atas namakan oleh Sudding itu sudah ditolak oleh PTUN untuk disahkan sebagai pengurus Partai Hanura. Dengan demikian tidak ada legalitas dari Saudara Daryatmo dan Sudding untuk atas namakan Partai Hanura,” tegas Kadir.

Disamping itu, Abdul Kadir mengklarifikasi kabar yang beredar mengenai adanya surat dari Menkum HAM Yasonna Laoly ke Ketum Hanura OSO. “Surat itu hanya sebatas imbauan dari Kemenkum HAM untuk melakukan rekonsilasi internal partai,” ujarnya.

Baca Juga:  Menkum HAM : Ada 53 Visa Warga Israel ke Indonesia di Tolak

Kemudian mengenai adanya surat beredar di khalayak ramai soal surat Menkumham kepada pimpinan Partai Hanura di bawah pimpinan OSO sebagai Ketum, perlu saya jelaskan bahwa surat tersebut adalah surat Kemenkumham kepada Partai Hanura yang bersifat imbauan dan surat itu hanya terbatas untuk ditujukan Ketum Hanura dalam kaitan dengan fungsi pelaksanaan untuk dapat dilakukan rekonsiliasi internal dan bukan surat putusan,” jelas Abdul Kadir.

Dikemukakan Abdul Kadir, surat itu dijadikan referensi oleh KPU untuk menganjurkan kepada Ketua Umum Hanura agar menyusun kepengurusan kembali. Anjuran itu tak sesuai dengan hak dan kewenangan KPU,” ujarnya.

Namun pada kenyataannya surat tersebut kemudian dijadikan referensi oleh KPU untuk menyusun suatu surat yang kemudian ditujukan kepada Partai Hanura untuk menganjurkan agar Ketua Umum OSO menyusun kepengurusan kembali. Hal ini adalah tindakan yang harus dipertanyakan karena urusan Partai Hanura adalah independensi partai untuk tidak diintervensi dan sudah selesai di verifikasi,” kata Kadir.

Baca Juga:  Musdalub Digelar, Kodrat Shah Jadi Ketua Hanura Sumut

“Kita meminta agar masyarakat tidak mengkhawatirkan surat tersebut, dan meminta KPU agar independen dalam menentukan sikap. Jadi kepada khalayak ramai untuk tidak perhatikan surat itu karena surat tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan yang ada dan kami mengimbau kepada KPU untuk lebih independen, sehingga ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan partai politik yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu 2019,” pungkas Ketua DPP Bidang Hukum Partai Hanura, Abdul kadir. (kn-m09)

Related posts