Permintaan Menkopolhukam Harus Diabaikan Oleh KPK

Menkopolhukam, Wiranto.

KarakterNews.com – JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang berkompetisi di Pilkada 2018.

ICW menilai pernyataan Menkopolhukam berlawanan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Karenanya, permintaan Menkopolhukam harus diabaikan oleh KPK,” demikian siaran pers ICW yang diterima, Selasa (13/3/2018).

Di sisi lain, ICW juga meminta KPK untuk lebih berhati- hati dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. Kalau memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka.

Baca Juga:  KPK dan Pemprov Sumut Tindaklanjuti Aksi Pencegahan Korupsi

Dibeberkan ICW, ada tiga alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan mana pun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Ketiga, proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai politik dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.

Baca Juga:  Seratusan Jenazah Bergelimpangan, Ini Kata Menkopolhukam

ICW menilai pernyataan Menkopolhukam sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Karena sesungguhnya Pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin nya untuk lima tahun mendatang. (rel/kn-m10)

Related posts