Ombudsman RI Pertanyakan Proses Hukum Kasus SMAN 2 dan SMAN 13

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut, Drs Abyadi Siregar. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Lembaga Negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara, mempertanyakan pengusutan dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), terkait kasus siswa ilegal di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan.

“Sejak pertengahan Desember 2017, penyidik Polda Sumut sudah memeriksa sejumlah orang dari pihak sekolah, komite dan orang tua siswa. Tetapi, hingga saat ini belum diketahui bagaimana tindaklanjut kasusnya, termasuk dalam penetapan tersangka,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Drs Abyadi Siregar, dalam siaran pers yang diterima Selasa (2/1/2018).

Kata Abyadi Siregar, kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Karena itu, masyarakat menunggu hasil pemeriksaan itu. Apakah sudah ada tersangka ditetapkan? Atau mungkin Polisi tidak menemukan pelanggaran hukum dalam kasus itu? Ini harus dijelaskan ke publik.?

“Pengusutan yang dilakukan Polda Sumut harus ada kepastian hukumnya. Jangan mengambang dan menimbulkan kesan di masyarakat, bahwa kasus ini diulur-ulur. Sebab ini menyangkut nasib pendidikan anak-anak. “Saya melihat, penyelesaian siswa ilegal di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13, sangat tergantung proses hukum yang dilakukan pihak Polda Sumut,” ungkap Abyadi Siregar.

Baca Juga:  Usut Pungli Di Pelindo I, Ombudsman Koordinasi Dengan KPK

Di sisi lain, ORI Perwakilan Sumatera Utara meminta pihak Kepolisian harus memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam kecurangan masuknya secara ilegal ratusan siswa ke dua SMAN pavorit di Medan. “Silakan pihak Kepolisian membongkar kasus itu, karena semakin lama diproses, maka kasus ini akan semakin pelik dan rumit,” pinta Abyadi Siregar.

Disamping itu, disebutkan Abyadi Siregar, penyidik Kepolisian juga harus memproses hukum pihak-pihak yang diduga memprovokasi para orang tua siswa sehingga para orang tua siswa tidak mau memindahkan anaknya ke sekolah swasta. Padahal, saat ini nasib pendidikan para sisw sudah terancam.

Misalnya, keterangan dari Dinas Pendidikan dan pihak sekolah di SMAN 2 dan SMAN 13, hingga ini para siswa tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tidak memiliki Nomor Induk Siswa (NIS). Bahkan, pihak sekolah tidak memiliki data-data resmi tentang siswa yang ilegal. Apalagi, para siswa tidak diberikan raport dalam penerimaan rapot pekan lalu. Ini kan sangat mengancam nasib pendidikan anak-anak. “Kita juga heran, orang tua siswa tetap mempertahankan anak-anaknya bersekolah di SMAN 2 dan SMAN 13, meski tidak jelas nasib pendidikan anaknya,” ujar Abyadi Siregar.

Baca Juga:  Ombudsman RI dan Anggota DPRD Sumut Bahas Pungli di Simalungun

Terkait hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Drs Abyadi Siregar sangat berharap kepada Kapolda Sumut Irjen Polisi Paulus Waterpauw memberi atensi khusus terhadap kasus ini. “Jangan kita biarkan anak-anak jadi korban. Polisi sangat berperan dalam memindahkan para siswa itu ke swasta sebagaimana keputusan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Polda Sumut sejak pertengahan Desember 2017 sudah memeriksa sejumlah orang dalam rangka proses hukum siswa ilegal di SMAN 2 dan SMAN 13. Sampai saat ini, sudah 10 orang yang diperiksa dalam kasus siswa ilegal di SMAN 2 Medan. Dari 10 orang itu, 3 orang diantaranya dari pihak sekolah.

Sisanya dari Komite Sekolah dan sejumlah orang tua siswa. Sedang di SMAN 13, Polisi sudah memeriksa setidaknya 9 orang. Jumlah itu terdiri dari pihak sekolah, komite dan sejumlah orang tua siswa. Untuk membantu memudahkan proses pemindahan siswa ke sekolah swasta, pihak sekolah sebaiknya juga membuat daftar nama-nama siswa yang masuk secara ilegal tersebut. (kn-m10)

Related posts