Kasus Korupsi dan KDRT, Jaksa Buru 10 Tersangka DPO

KarakterNews.com – MEDAN – Sebanyak 10 Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus korupsi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang belum tertangkap, masih diburu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dibantu Kejaksaan Agung (Kejakgung).

Ke-10 tersangka masih terus dilakukan pencarian,” tegas Kepala Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian kepada wartawan, Kamis (21/12/2017). “Bantuan Tim Kejakgung sangat penting bagi Kejati untuk mengungkap keberadaan 10 DPO tersebut. Karena, Kejakgung mempunyai teknologi yang mampu melacak posisi DPO yang kerap berpindah,” ungkapnya.

Nama-nama tersangka yang masuk DPO, diantaranya Imam Baharianto yang merupakan rekanan pengadaan revitalisasi peralatan praktek dan perlengkapan pendukung teknik permesinan pada SMK Negeri Binaan Provinsi Sumut pada anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 11.575.080.000.

Baca Juga:  Aspidsus Dan Kasi Penkum Kejatisu Dipromosikan Jabatan Baru

Imam Baharianto disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan belum diadili.

Kemudian, Jonni Sihotang yang merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disangkakan kesatu pasal 98 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau kedua melanggar pasal 109 jo pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Baca Juga:  Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan 'Cercah' Dua Direksi Bank Sumut

Kemudian, Teddy alias Teddy Law alias Law Bun Tek alias Bun Tek, dr H Mahim Siregar Mars, Cipta SSos MSi dan Drs Suryana RES MSi yang merupakan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada RSUD DR Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp14 miliar. Sedangkan, Yakub Welfried Hulu dalam kasus KDRT. (kn-m07)

Related posts