Din Syamsuddin : Islam Nusantara, Pandangan Ulama Warga Nahdliyin

Din Syamsuddin.

KarakterNews.com – JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din Syamsuddin meminta ulama Sumatera Barat (Sumbar) tidak menolak wawasan ke-Islaman yang dikembangkan Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Islam Nusantara.

“Sebaiknya, tak ada sikap tolak menolak antarumat Islam yang mengembangkan wawasan tertentu. Tidak perlu ada penolakan-penolakan seperti itu. Kalau ada kelompok Islam atau Ormas Islam kemudian mengembangkan satu wawasan tertentu seperti NU mengembangkan wawasan atau pikiran Islam Nusantara harus kita hargai,” kata Din Syamsuddin, saat ditemui wartawan, seusai konferensi pers terkait kegiatan World Peace Forum (WPF) ke-7 di Kantor CDCC, Jakarta Selatan, Kamis (26/7/2018).

Dikatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, Islam Nusantara merupakan pandangan ulama warga Nahdliyin. “Bila tak setuju, tak perlu melakukan penolakan karena bisa memicu adanya perpecahan antarumat Islam,” ujarnya.

“Itulah pandangan NU. Itulah pendapat NU, tak usahlah yang lain kemudian menolak. Kalau tak setuju ya sudah silahkan, tapi nggak usah pakek tolak menolak. Sebab kalau tolak menolak seperti ini, nanti semua yang lain akan ada penolakan di sana, penolakan di sini,” kata Din Syamsuddin.

Di sisi lain, mantan Ketua Umum MUI ini meyakini tidak semua ulama Sumatera Barat yang melakukan penolakan terhadap Islam Nusantara. Sebab budaya tolak menolak itu bukan lah watak wasathiyah, bukan watak jalan tengah yang sebenarnya diajarkan Islam.

“Watak wasathiyah yang diajarkan oleh Islam itu ya kalau dengan agama lain bagimu agamamu bagiku agamaku. Dan kalau sesama Muslim, ‘bagimu pendapatmu bagiku pendapatku’, tapi kita tepat bersaudara. Jadi mohon, dan saya kira itu tidak bisa diklaim itu seluruh kalangan ulama di Sumatera Barat,” papar Din Syamsuddin.

Sebelumnya dikabarkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat tetap kukuh menolak penamaan “Islam Nusantara”. Ketetapan ini dituangkan melalui surat resmi tertanggal 21 Juli 2018, yang di dalamnya memuat pernyataan bahwa “Islam Nusantara” tidak dibutuhkan di Tanah Minang.

Kemudian, MUI Pusat merespons penolakan yang dirilis MUI Sumbar itu. Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid menuturkan, bahwa penolakan konsep “Islam Nusantara” oleh MUI Sumbar, justru menyalahi khittah dan jati diri MUI itu sendiri.

“MUI seharusnya menjadi wadah musyawarah dan silaturahim para ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai organisasi,” jelas Zainut Tauhid. (rpk.c/kn-m10)

Related posts