September 23, 2018

Batalkan Usulan Pj Gubernur Dari Pati Polri, Wakil Ketua DPR Apresiasi Menkopolhukam

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi kebijakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, yang membatalkan usulan pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari kalangan Perwira Tinggi (Pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun TNI.

“DPR mengapresiasi kebijakan Menkopolhukam. Ini membuktikan bahwa anggapan TNI/Polri berpihak kepada calon Gubernur dari kalangan TNI/Polri itu tidak benar, dengan demikian, membuktikan bahwa TNI/Polri netral dalam politik,” kata Taufik Kurniawan kepada wartawan, Jumat (23/2/2018) di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Dikatakan Taufik, sebagaimana diketahui, saat usulan itu disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masyarakat khawatir TNI/Polri akan melanggar UU dan netralitas TNI/Polri. “Jadi, kami dukung kebijakan ini. Kami juga mendukung Polri untuk tetap netral pada Pilkada 2018 mendatang, dan membantu pengamanan selama Pilkada berlangsung,” tuturnya.

Baca Juga:  Tiga Pati Polri Maju Pilkada, Ajukan Pengunduran Diri

Diketahui sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto membatalkan usulan Pj Gubernur Sumut dan Jabar dari Pati Polri. Keputusan ini diambil setelah Wiranto berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Untuk Jabar dan Sumut, setelah saya koordinasikan dengan Kapolri dan kita evaluasi hasilnya perlu perubahan. Dengan demikian berita yang beredar di masyarakat tentang nama kedua Pati Polri sebagai Pj Gubernur tidak lagi valid,” tegas Wiranto, pada Jumat (23/2/2018).

Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan Jenderal Polri menjadi Pj Gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj Gubernur. “Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah sesuai aturan,” ungkap Wiranto, seraya menjelaskan bahwa Pemerintah ingin Pilkada Serentak berjalan aman dan lancar. (rel/kn-j09)

Related posts