Balon Gubsu JRS Tersangka Penggunaan Dokumen Palsu

Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, JR Saragih, sewaktu menyerahkan berkas pendaftaran kepada Komisioner KPU Sumut, beberapa waktu lalu. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumatera Utara, menetapkan Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Balon Gubsu), berinisial JRS sebagai tersangka dalam kasus dugaan menggunakan dokumen palsu.

Dokumen palsu yang menjerat JRS, yang saat ini masih menjabat Bupati Simalungun, yakni dokumen yang digunakannya sewaktu mendaftar menjadi Bakal Calon Gubernur Sumut untuk Pilgubsu 2018.

Dalam keterangannya, Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian selaku Pengarah Sentra Gakkumdu menyatakan, penetapan status tersangka mereka tetapkan setelah melakukan gelar perkara atas pengaduan yang diterima oleh pihak Sentra Gakkumdu, beberapa waktu lalu.

“Jadi hasil gelar Tim Sentra Gakkumdu, saudara JRS ditetapkan jadi tersangka dugaan menggunakan dokumen palsu. Ini sesuai dengan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016,” kata Kombes Andi, kepada wartawan di Kantor Bawaslu Sumut, Kamis (15/3/2018) malam.

Baca Juga:  Jumat Ini Sidang Perdana, KPU Sumut : JR Saragih Banding ke PT TUN

Kombes Andi Rian menjelaskan, pemalsuan yang terjadi tersebut yakni menyangkut adanya legalisir fotocopy ijazah SMA atas nama JR Saragih. Dalam hal ini, mereka menemukan adanya indikasi bahwa tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adianto yang tercantum pada legalisir itu merupakan tanda tangan palsu. “Jadi kalau disitu disebut ada ijazah, kemudian dilegalisir, nah yang melegalisir itu palsu,” ungkapnya.

“Jumat besok, (16/3/2018), Tim Sentra Gakkumdu akan melayangkan surat panggilan terhadap tersangka JRS untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” ujar Kombes Pol Andi Rian, seraya menambahkan, tersangka JRS terancam hukuman 6 tahun penjara.

Sebelumnya diketahui, kasus penggunaan legalisir palsu yang dipergunakan bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Balon Gubsu) JR Saragih, dilaporkan oleh seorang pengacara bernama Nurmahadi Darmawan (usia 43 tahun), penduduk Kota Medan.

Kasus dugaan pemalsuan legalisir fotokopi ijazah/STTB SMA atas nama JR Saragih yang diserahkan kepada KPU Sumut, sewaktu mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Sumut ke KPU Sumut. Bahkan, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, pada Selasa (13/3/2018), telah diperiksa oleh penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bawaslu Sumut.

Baca Juga:  30 Mei Ini, 9.291.800 Surat Suara Didistribusikan Pada 27.478 TPS se Sumut

Dalam kasus laporan tersebut, JR Saragih juga sempat dipanggil oleh penyidik Sentra Gakkumdu pada Jumat pekan lalu, tapi tidak menghadiri panggilan. Terkait hal itu, JR Saragih menerangkan alasannya tidak menghadiri panggilan penyidik.

Menurut JR Saragih, tidak ada hak Gakkumdu memanggilnya. Begitu juga proses penyelidikan fotokopi legalisir ijazah tidak lagi bisa dilanjutkan, karena dokumen-dokumen pencalonan yang diserahkannya itu telah dibatalkan. “Maaf teman-teman, saya tidak bisa menghadiri. Saya dipanggil masalah saya adalah surat. Karena surat itu sudah dibatalkan, apa haknya Gakumdu memanggil saya? Karena saya bukan lagi calon,” ujarnya.

“Sudah dibatalkan, disuruh leges ulang. Maka surat yang dua itu nomor 19 dan 22 tidak dianggap berlaku, termasuk legalisir ijazah. Tidak dianggap berlaku. Kalau itu berlaku saya tidak mungkin dikeluarkan atau TMS,” ungkap JR Saragih.

Baca Juga:  Naik Betor ke KPU Sumut, Paslon Cagubsu-Cawagub Edi - Musa Daftar

Untuk sekedar diketahui, Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Sumut, Siverius Bangun selama ini diketahui sebagai orang yang mengurus dokumen pencalonan JR Saragih. Termasuk juga yang melegalisir fotokopi ijazah JR Saragih. Hal ini juga terungkap dalam fakta persidangan dalam musyawarah sengketa di Bawaslu Sumut, ketika Siverius dihadirkan sebagai saksi fakta dari pihak JR Saragih. (kn-m08)

Related posts