Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, sebenarnya mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya bentuk pemerintahan dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan wewenang lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah. , wilayah negara bagian, hak dan kewajiban. Warga negara, negara, dll. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan ciri-ciri yang membedakan negara kita dengan negara lain. Dalam bab ini, Anda diundang untuk menelaah ketentuan undang-undang dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia, kebebasan beragama, serta kebebasan beragama. keselamatan dan keamanan. Pengamanan pemerintah dengan mempelajari ketentuan-ketentuan terkait hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan Anda menjadi warga negara yang lebih mencintai negara tercinta dengan kesadaran konstitusi yang tinggi.

Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri kepulauan dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan undang-undang.

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Proklamasi Juanda. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa penetapan batas laut 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan undang-undang (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012; 177-178).

Apa Maksud Deri Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Berkat gagasan visioner deklarasi Juanda, Indonesia akhirnya memiliki tambahan luas 2.000.000 kilometer persegi, yang juga termasuk sumber daya alam. Sebagai warga negara Indonesia, patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga karena negara kita merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 kilometer persegi, yang terdiri dari luas daratan 1.922.570 kilometer persegi dan luas lautan 3.257.483 kilometer persegi. Di wilayah yang begitu luas, terdapat 13.466 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke.

Batas laut teritorial adalah garis khayal sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal sampai ke laut lepas. Jika lebar lautan kurang dari 24 mil laut dan 2 negara atau lebih menguasai lautan yang sama.

Landas kontinen disebut dasar laut, yang secara geologis dan morfologis merupakan kelanjutan dari suatu benua (continent). Batas landas kontinen diukur dari garis pangkal dan setinggi-tingginya 200 mil laut.

Zona ekonomi eksklusif adalah garis laut selebar 200 mil laut ke arah laut lepas, diukur dari garis pangkal.

Pdf) Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (studi Komparasi Menurut Uud Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957)

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepat di utara pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Laut utara Indonesia berbatasan langsung dengan laut lima negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Di sebelah barat, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara bagian Hindia. Tidak ada negara yang langsung ke barat dengan wilayah Indonesia. Secara geografis, daratan Indonesia jauh dari daratan India, namun keduanya berbagi batas wilayah pada titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan antara Indonesia dan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral kedua negara tidak hanya di perbatasan teritorial, tetapi juga di wilayah darat dan laut. Bagian timur Indonesia, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan bagian barat Papua Nugini, yaitu Provinsi Barat (Flay) dan Provinsi Sepik Barat (Sandoon).

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Di sebelah selatan Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, Perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor-Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, sebelumnya dikenal sebagai Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Timur tepatnya di wilayah Belo. Selain itu, Indonesia berbatasan dengan Laut Australia. Pada awal tahun 1997, Indonesia dan Australia menyepakati batas-batas kedua negara, yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas-batas landas kontinen.

Top 10 Penerapan Uud 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara 2022

Di atas daratan Indonesia terdapat daratan yang sangat luas dengan segala potensi kekayaan alam seperti hutan, sawah, berbagai hewan darat. Wilayah lautan yang tak kalah kaya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang dan wisata bahari lainnya adalah anugrah berharga dari Tuhan. Indonesia tidak hanya di darat dan laut di perut bumi, menyimpan banyak kekayaan mineral seperti minyak, emas, gas alam, batu bara, tembaga, perak.

Siapa yang menguasai sumber daya alam ini? Mengenai pertanyaan ini, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut:

(3) Tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peraturan-peraturan di atas dengan jelas menyatakan bahwa semua sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi wewenang kepada pemerintah melalui pemerintah untuk mengatur, mengurus dan mengurus serta mengawasi segala potensi sumber daya alam Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Semua orang

Ketentuan Uud Nri Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah berhak menguasai sumber daya alam Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:

Bahwa jenis air dan tanah serta hasil yang diperoleh (kekayaan alam) digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Melindungi dan menjamin hak seluruh rakyat atas tanah, air, dan sebagian sumber daya alam yang dapat langsung diproduksi atau dimanfaatkan langsung oleh rakyat.

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

C. Mencegah tindakan pihak manapun yang merampas kesempatan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam atau merampas hak-hak mereka.

Manusa Kertajati Majalengka: Silabus Pkn Kelas Xi Ma Nurussyahid Kertajati

Kewajiban rangkap tiga di atas memperjelas bahwa semua sumber daya alam yang penting bagi negara dan mengatur kepentingan rakyat, yang berkaitan dengan kepentingan umum dan pelayanan publik, harus dikuasai oleh negara dan dikuasai oleh negara. Karena sumber daya alam tersebut harus dimanfaatkan oleh rakyat dalam lingkungan yang penuh kemakmuran dan kesejahteraan bersama, adil dan merata.

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau bertempat tinggal di suatu negara, warga negara adalah orang yang menjadi anggota hukum suatu negara.

1. Orang berkewarganegaraan asli Indonesia dan kebangsaan lain yang disahkan sebagai warga negara oleh undang-undang dinaturalisasi.

Faktanya warga negara Indonesia tidak semuanya penduduk asli, melainkan warga negara lain yang disahkan oleh undang-undang.

Bab 2 Menelaah Ketentuan Uud Nri Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Asas kewarganegaraan merupakan dasar pemikiran dalam menentukan apakah seseorang termasuk dalam kelompok warga suatu negara atau tidak. Secara umum, kewarganegaraan dibagi menjadi dua prinsip penentu, yaitu:

Asas ius sanguinis berarti bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang tersebut. Misalnya, seseorang lahir di negara A, orang tuanya adalah warga negara B, dan dia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu tunduk pada kewarganegaraan orang tuanya. Anak itu lahir.

B. Asas ius soli (asas teritorial) berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang lahir di negara B, orang tuanya adalah warga negara A, dan dia adalah warga negara B. Oleh karena itu menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak mempengaruhi kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi kriteria adalah tempat lahirnya.

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Sekalipun asas ius soli dan ius sanguinis berlaku, adanya perbedaan penetapan kewarganegaraan di beberapa negara dapat menimbulkan dua kasus bagi kewarganegaraan seorang penduduk:

Berikut Warganegara Yang Bisa Mendapatkan Naturalisasi Istimewa Dari Pemerintah Indonesia Adalah

Keadaan tanpa kewarganegaraan berarti adanya penduduk tanpa kewarganegaraan sama sekali. Misalnya, keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli, lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Dalam hal ini, orang tersebut bukan warga negara A dan tidak bisa menjadi warga negara B. Oleh karena itu, orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan.

B. Dupatrid berarti adanya penduduk yang memiliki dua jenis kewarganegaraan sekaligus (dual citizenship). Misalnya, orang berkebangsaan B yang menganut asas ius sanguinis, lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena dia berasal dari negara B, dia dianggap sebagai warga negara B. Namun, negara A juga menganggapnya sebagai warga negara berdasarkan tempat kelahirannya.

B. Asas ius soli terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara kelahirannya dan terbatas pada anak menurut peraturan perundang-undangan.

D) Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas penentuan kewarganegaraan ganda bagi anak menurut ketentuan undang-undang.

Bab Ii Bab 2 Ketentuan Uud 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernega…

Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka yang menjadi warga negara Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia asli dan orang asing yang diperbolehkan memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang. Penduduk asli negara Indonesia otomatis menjadi warga negara Indonesia, sedangkan orang asing harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadi warga negara. Proses pengajuan kewarganegaraan disebut kewarganegaraan. Permohonan kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

Seseorang yang mengajukan kewarganegaraan melalui naturalisasi dari negara asing harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Republik Indonesia Tahun 2006.

2) Berada di wilayah Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun atau sekurang-kurangnya 10 tahun berturut-turut pada saat mengajukan permohonan.

Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Kewarganegaraan khusus diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Setelah ditinjau, kewarganegaraan khusus diberikan kepada orang asing yang telah berjasa bagi Negara Republik Indonesia atau kepentingan negara. Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jika orang asing memiliki kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan khusus tidak akan dikeluarkan.

Coba Jelaskan Hubungan Antara Presiden Dengan Dpr

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika:

E. Masuk ke layanan

Kehidupan berbangsa dan bernegara, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, implementasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 4 pilar berbangsa dan bernegara, makalah kehidupan berbangsa dan bernegara, pengertian kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara ppt, pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara, buku empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, power point menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Leave a Reply

Your email address will not be published.