Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014

Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014 – Undang-Undang Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dicabut dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoiono pada tanggal 4 Januari 2008 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2008. Undang-Undang tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. 2008 tentang Partai Politik.

Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014

Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014

Pasal 5 ayat 1, Pasal 6A ayat 2, Pasal 20, Pasal 22E ayat 3, Pasal 24C ayat 1, Pasal 28, Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kpu Tetapkan 10 Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Perubahan yang tidak mempengaruhi pokok-pokok Pasal 2 ayat 4 akan disampaikan kepada menteri tanpa akta notaris.

Dalam hal terjadi perselisihan antar Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 tidak dapat dilakukan oleh menteri.

Penyelenggaraan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sebagaimana ditetapkan dalam ZOO dan ART Partai. partai politik manapun.

Dalam hal terjadi perselisihan tentang kepengurusan Partai Politik sebagai hasil dari forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik, pengesahan pergantian kepengurusan tidak dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan tersebut diselesaikan. . .

Faulkner Brown Hi Res Stock Photography And Images

Jasa kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 timbul apabila pergantian pimpinan partai politik yang bersangkutan ditolak oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta pengambilan keputusan terbanyak. forum Partai Politik.

Partai politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan partai politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengurus partai politik pada setiap jenjang organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban atas pemasukan dan pengeluaran keuangan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014

Hasil pemeriksaan laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk umum.

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta

Pembubaran partai politik dengan keputusan sendiri dari Pasal 41 huruf a dilakukan atas dasar AD dan ART.

Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 5 dipidana dengan UU No. 27 Tahun 1999 sehubungan dengan perubahan KUHP sehubungan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara dalam Pasal 107 huruf c huruf. c d, atau huruf e, dan Partai Politik dapat dibubarkan.

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang harus dijalankan untuk mewujudkan kehidupan nasional yang kokoh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis dan berdasarkan hukum. .

Infografik: Bakal Caleg 16 Parpol Pada Pemilu 2019

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita kebangsaan, perlindungan, dan pelestarian bangsa Indonesia. keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

UU no. 31 Tahun 2002 tentang partai politik memiliki dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kondisi terwujudnya partai politik sebagai organisasi nasional dan modern, belum optimal berada . Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik harus diperbaharui.

Undang-undang ini memuat beberapa paradigma baru sesuai dengan penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui serangkaian reformasi yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, demokratisasi internal partai politik, transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan politik. Para Pihak. menyeret. partai politik, pemajuan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014

Undang-undang ini mengamanatkan perlunya pendidikan politik tentang keadilan dan kesetaraan gender, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan prakarsa kewarganegaraan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu pendidikan politik terus ditingkatkan dalam rangka membangun karakter bangsa, yaitu watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh di kehidupan bangsa, meliputi kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, persatuan, budi pekerti, watak dan keikhlasan berkorban untuk kepentingan bangsa.

Pkp Indonesia: Maret 2013

Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa dilarang mengikuti, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. KSKSV/MPRS/1966. dan hak asasi manusia.

Semua hal tersebut di atas diatur dalam undang-undang ini secara sistematis, yaitu: (1) ketentuan umum; (2) Pembentukan partai politik; (3) perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; (4) Prinsip dan karakteristik; (5) Tujuan dan fungsi; (6) hak dan kewajiban; (7) keanggotaan dan kedaulatan anggota; (8) Organisasi dan tempat tinggal; (9) Manajemen; (10) Membuat keputusan; (11) rekrutmen politik; (12) Peraturan dan keputusan partai politik; (13) pendidikan politik; (14) Penyelesaian perselisihan partai politik; (15) Keuangan; (16) Larangan; (17) pembubaran dan penggabungan partai politik; (18) Pengawasan; (19) sanksi; (20) Ketentuan Peralihan; dan (21) Ketentuan Akhir.

Yang dimaksud dengan “memiliki persamaan pada pokoknya atau pada umumnya dengan nama, lambang, dan gambar partai politik lain” adalah mempunyai persamaan yang menonjol dan menimbulkan kesan kesamaan, baik dalam bentuk, cara penempatan, cara tulisan atau gabungan unsur yang terdapat pada nama, lambang, dan lambang partai politik lain. nanti c

Kota/kabupaten administratif di ibukota Jakarta yang terpisah memiliki status yang sama dengan kota/bupati di provinsi lain. huruf e

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Penelitian dan/atau verifikasi partai politik secara administratif dan berkala dilakukan oleh departemen bekerjasama dengan instansi terkait. ayat (2)

Partai Politik Organisasi kepolisian adalah organisasi yang dibentuk dan/atau mengaku sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik. huruf k

Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota Pasal 13 Huruf a

Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014

Laporan penggunaan dana bantuan dari APBN/APBD dan anggaran belanja daerah yang diperiksa oleh BPK disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian Dalam Negeri. huruf j

Menerka 3 Koalisi Parpol Jelang Pemilu 2024

Yang dimaksud dengan “forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik” adalah musyawarah nasional, kongres, konvensi, atau sebutan lain yang sejenis.

Yang dimaksud dengan “sengketa partai politik” antara lain: (1) sengketa pemerintahan; (2) pelanggaran hak-hak anggota partai politik; (3) pengunduran diri tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan wewenang; (5) tanggung jawab keuangan; dan/atau (6) keberatan dengan keputusan Partai Politik. ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang asing” dalam ketentuan ini adalah warga negara asing, pemerintah asing, atau organisasi kemasyarakatan asing. nanti b

Yang dimaksud dengan “identitas yang jelas” dalam ketentuan ini adalah nama dan alamat lengkap orang pribadi atau perusahaan dan/atau badan usaha. nanti c

Foto: Nomor Urut Partai Politik Pemilu 2014

Penggabungan partai politik dalam ketentuan ini bukan merupakan penggabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perebutan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2004 tidak kalah dengan partai politik yang menjadi anggota. ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan undang-undang” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan undang-undang organik yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk melakukan pengawasan. Pemilu 2024 tidak membentuk koalisi untuk pemilu 2024.

Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014

Koalisi Indonesia Bersatu dibentuk sebagai langkah awal Pemilu 2024. Komitmen ketiga partai ini juga berarti keseriusan mengembangkan gagasan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Partai Politik Yang Bertarung Di Pemilu Dari Masa Ke Masa

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syajili menjelaskan Koalisi Indonesia Bersatu sudah terbentuk meski Pilkada 2024 masih dua tahun lagi. Pertemuan antara Ketua Umum Golkar Airlangg Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum PPP Suhars Monoarfa menjadi titik tolak.

“Komitmen kerjasama 3 parpol yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pertemuan 12 Mei 2022 merupakan langkah awal untuk membangun koalisi dengan partai politik. partai untuk Pemilihan Umum 2024.”, kata Ace dalam keterangannya. , Jumat (13/5).

Menurut Ace, ketiga parpol tersebut sudah memiliki pengalaman dalam dinamika politik nasional dan pemerintahan. Inilah salah satu alasan untuk membangun Koalisi Indonesia Bersatu.

“Ketiga parpol tersebut memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan dinamika politik nasional. Dengan visi kepartaian dan pengalaman politik yang berbeda, mereka semua sepakat untuk bersatu membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu,” kata Ace.

Jual Majalah Warta Perundang–undangan Ed 92 2013

Berdasarkan lamanya KPU, dari hasil Pemilu 2019, Partai Golkar memperoleh 12,15 persen suara, PAN 6,74 persen, dan PPP 4,51 persen. Oleh karena itu, total suara koalisi adalah 23,4%, lebih dari itu

Kemungkinan koalisi berikutnya adalah PDIP dan Partai Gerindra, ditambah PKB. Hubungan antara PDIP dengan Gerindra dan para petingginya diketahui cukup dekat dan harmonis belakangan ini.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, hubungan Gerindra dengan PDIP cukup baik. Muzani mengatakan, kondisi hubungan antara Gerindra dan PDIP merupakan modal untuk membangun koalisi.

Partai Politik Yang Mengikuti Pemilu 2014

“Kami dan PDI baik, ya dari segi hubungan kami dengan PDIP, di Senayan, di kantor kami baik. Pak Hasto dan saya baik, teman baik. Jadi kalau ada kemungkinan koalisi,” kata Muzani, di Hot l Grand Sahid, Jakarta, Jumat (17/12/2021).

Kpu Kota Surakarta :

Masalah muncul bahwa Gerindra dan PDIP akan menghubungkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Muzani mengaku juga menanyakan hal itu kepada kader PDIP

Partai politik pemilu 2014, peserta partai politik 2014, perolehan suara partai pemilu 2014, partai politik peserta pemilu, peran partai politik dalam pemilu, pemilu partai, syarat mengikuti pemilu, partai pemenang pemilu legislatif 2014, pemilu dan partai politik, partai politik, berapa partai yg ikut pemilu 2014, syarat partai politik menjadi peserta pemilu

Leave a Reply

Your email address will not be published.