November 23, 2017

“Yang Jadi Pelaku Utamakan Pemerintah & DPR, Bukan KPK”

Karakternews.com – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Agus Rahardjo menegaskan, lembaga KPK ini tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasalnya, KPK bukan menjadi pelaku utama dalam rencana revisi UU itu.

“Yang jadi pelaku utama kan pemerintah dan DPR. Kami (KPK) hanya memberikan saran dan masukan saja. Kita sudah memberikan saran dan masukan kepada Presiden Joko Widodo, berkenaan rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002,” kata Agus Rahardjo, saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Senin (21/12/2015).

Kata Agus Rahardjo, saran dan masukan diberikan kepada Presiden terkait rencana revisi. Terutama, soal empat hal yang selama ini kerap dipersoalkan lantaran dianggap memperlemah tugas dan wewenang KPK.

Baca Juga:  Perkara Mantan Dirut Garuda Indonesia Bersifat Pribadi, Bukan Korporasi

“Empat hal ini adalah wewenang penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), keberadaan lembaga pengawas, wewenang pengangkatan penyidik independen dan wewenang penyadapan. “Ini saja yang di-follow up. Kami tidak dalam posisi teriak “tidak mau revisi”, papar Agus.

Sekedar diketahui, revisi UU KPK sempat mengalami tarik ulur antara menjadi inisiatif pemerintah dan inisiatif DPR. Rencana revisi UU itu telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2015. Tetapi, pembahasan revisi belum rampung menyusul penolakan sejumlah pihak. (ks.c/kn.j09)

Related posts