Warga Ancam Demo, Penggunaan ADD Desa Patumbak 1 Tak Transparan

Patumbak – Masyarakat Desa Patumbak 1 mengeluhkan Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), dan dana Bagi Hasil Pajak Desa (BHPD), yang sudah digelontorkan ke Desa Patumbak 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Pasalnya, penggunaan ADD dinilai tidak transparans oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades), Desa Patumbak 1, Haris Hanafi Samosir dan Ketua Tim Pelaksana Idris Rasyim, disebabkan tidak ada dimusyawarahkan kepada perangkat desa dan Tokoh Desa, sehingga penggunaan ADD dinilai tidak tepat sasaran.

“Hingga saat ini, dana itu tidak pernah dimusyawarahkan, tindakan itu tentu membuat keraguan warga. Ada apa dengan dana itu ?,” kata seorang tokoh masyarakat, saat ditemui wartawan di Desa Patumbak 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (1/11/2015). Bahwa Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) seharusnya dimusyawarahkan penggunaannya kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga nantinya memiliki Uraian Materi Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kondisi ini semakin diperparah setelah Kades, Mhd. Yusuf habis masa tugasnya dan digantikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kades Patumbak 1, Haris Hanafi Samosir, sehingga tatanan dipemerintahan di desa itu berubah semerawut. “Dengan tidak dimusyawarahkannya penggunaan dana ADD, dan BHPD, sehingga warga Desa Patumbak 1 akan melakukan aksi unjukrasa ke kantor desa,” ujarnya.

Informasi diperoleh, dana ADD dan BHPD tersebut telah diterima Pjs Kades Patumbak 1, Haris Hanafi Samosir sebesar Rp 185.638.000, yang tertulis di kwitansi sebagai tanda terima, dan hingga saat ini pembangunan Kantor Desa Patumbak 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, terlihat sedang berjalan tanpa ada musyawarah dan tidak ada plank proyek pekerjaan.

Secara terpisah, Pjs Kades Patumbak 1, Haris Hanafi Samosir saat dikonfirmasi wartawan tidak bisa ditelpon, dan ketika dilayangkan Short Masage Service (SMS), juga tidak membalas. (kn/m-07)

Related posts