September 26, 2018

Walikota Berharap Pertemuan Warga Sari Rejo, TNI AU dan BAP DPD RI Temui Titik Terang

Walikota Medan, Dzulmi Eldin disaksikan Kepala ORI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar dan Anggota DPD RI, saat tandatangani kesepakatan. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S M.Si didampingi Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution M.Si menerima kunjungan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI di Balai Kota Medan, Jumat (13/4/2018).

Kedatangan rombongan Senator Indonesia berjumlah 12 orang, dalam rangka membahas permasalahan sengketa lahan antara TNI AU dengan warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

Rombongan BAP DPD RI diketuai Drs M Abdula Gafar Usman MM, pembahasan sengketa lahan juga melibat unsur TNI AU, dihadiri Dan Lanud Soewondo Medan Kol Pnb Daan Sulfi Ssos M.Si beserta sejumlah jajaran, Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono SH MH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Fahrul Husein Nasution SH MKN, Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dan Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas).

Walikota Medan mengucapkan selamat datang dan sekaligus mengapresiasi atas digelarnya pertemuan yang digagas BAP DPD RI. “Pemko Medan berharap hasil pertemuan ini nantinya dapat menjadi pencerah bagi masyarakat Sari Rejo untuk mengungkapkan aspirasinya demi rampungnya persoalan tanah di Sari Rejo, yang sudah berlangsung lama.

“Kehadiran rombongan BAP DPD RI membuat saya lega, artinya persoalan ini dapat menemui titik terangnya. Sebab, melalui forum inilah kita dapat mengungkapkan harapan dan keinginan masyarakat Kelurahan Sari Rejo,” tutur Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Baca Juga:  Walikota Lantik 12 Direksi BUMD Pemko Medan
Kepala ORI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menandatangani kesepakatan, disaksikan Walikota Medan, Anggota DPD RI dan Ketua Formas Medan. (ist)

Terkait persoalan sengketa lahan antara TNI AU dengan Masyarakat Sari Rejo, Walikota mengungkapkan, bulan lalu persisnya 21 Maret 2018, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) dari Kantor Staf Kepresidenan RI juga telah berkunjung ke Kelurahan Sari Rejo untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. “Saya dan kita semua berharap dari kunjungan-kunjungan ini memberikan keputusan terbaik nantinya. Pemko Medan akan terus memfasilitasi dan memediasi demi tuntasnya persoalan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BAP DPD RI Drs M Abdul Gafar Usman MM menjelaskan, tujuan kedatangan BAP DPD untuk rapat dengar pendapat dan sekaligus rapat dengan penyelesaian permasalahan sengketa tanah di Kelurahan Sari Rejo. “Saya berharap melalui rapat ini, ada etika birokrasi yang diambil dalam penyelesaian sengekta lahan tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, Abdul Gafar mempersilahkan Formas untuk menyampaikan aspirasi terkait sengket lahan. Ketua Formas H Riwayat Pakpahan menyampaikan kronologis lahan di Kelurahan Sari Rejo. “Formas sudah banyak menempuh jalan untuk penyelesaian lahan Sari Rejo, tapi sampai kini tidak kunjung tuntas,” ujarnya.

Pada Tahun 2009, kami sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Wapres Yusuf Kala di rumah dinas Wakil Kepresidenan. Kemudian tahun 2012, kami juga sudah mendapatkan surat dari BPN bahwa persoalan ini akan dituntaskan tahun 2013. Lalu di tahun 2015 bertemu dengan Kementrian Agraria dan kasus itu akan diselesaikan tahun itu juga, namun sampai saat ini tidak kunjung selesai,” ungkap Pakpahan.

Baca Juga:  Walikota Medan Beri Penghargaan WP, Realisasi Penerimaan PBB Belum Optimal

Sementara itu, Danlanud Soewondo Medan Kol Pnb Daan Sulfi SSos MSi menuturkan, pihaknya tidak ada berkepentingan pribadi dalam penguasaan lahan Sari Rejo tersebut. Sebab, lahan itu merupakan aset milik negara sehingga wajib bagi mereka untuk mempertahankannya. “Berhubung sampai saat ini belum ada keputusan yang pasti, maka kami terus mempertahankannya. Apabila kami tidak mampu mempertahankannya, berarti kami dianggap tidak mampu melaksanakan tugas oleh pimpinan,” tegasnya.

Sedangkan Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono SH MH menegaskan, pihaknya tahun 2017 melakukan penyuluhan sebagai tindak lanjut dari Komisi II DPR RI yang menghasilkan kesimpulan, untuk menginvetarisasi lokasi tanah yang dipermasalahkan agar dapat diambil kesimpulan solusi apa yang akan dilaksanakan.

“Kami mengumpulkan masyarakat untuk menginvetarisasikan luas, letak dan surat-surat sehingga kami meminta masyarakat untuk mengumpulkannya. Setelah itu, kami melakukan identifikasi. Dari inventarisasi yang dilakukan terciptalah 3.900 persil bidang tanah yang dikuasai terdiri dari 9 lingkungan. Namun inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan terhenti, sebab sebagian adalah tanah negara yang terdaftar dan tercatat di SIMAK BMN Kementerian Pertahanan dan Keamanan,” papar Bambang Priono.

Baca Juga:  Walikota Medan Dzulmi Eldin : Baznas Segera Bentuk Program Kerja

Dalam pertemuan yang berlangsung dimulai pukul 14.30 WIB sampai 16.30 WIB, akhirnya diputuskan sejumlah langkah dianggap perlu dilakukan, diantaranya walaupun secara prinsip tidak ada masalah, tapi harus dihormati aturan, karena aset sudah tercatat di Kementerian Keuangan. Namun, secara de facto tanah diduduki oleh masyarakat sudah cukup lama, sehingga perlu di tinjau kembali pencatatan SIMAK BMN dalam rangka penghapusan terhadap aset yang telah dikuasai oleh masyarakat.

Selain itu, DPD RI akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, Panglima TNI, Kepala Staf TNI-AU dan Ombudsman RI, Walikota Medan, Formas Kota Medan, dan Staf Kepresidenan. Untuk melengkapi pertemuan tersebut, diharapkan Walikota Medan membuat surat susulan yang terdahulu, dan terakhir TNI-AU merencanakan pengembangan Lanud Soewondo.

Hasil kesepakatan itu selanjutnya ditandatangani oleh Ketua BAP DPD RI, Danlanud Soewondo Medan, Walikota Medan, Kakanwil BPN Sumut, Kepala Kantor Pertanahan Medan, Ombudsman Perwakilan Sumut serta Ketua Formas Kota Medan. (kn-m09)

Related posts