February 21, 2018

Wakil Ketua : Tak Ada Lembaga Yang Kebal Dari Pengawasan DPR

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

KarakterNews.com – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil Pasal 73 Ayat 3 tentang UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) mengenai hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan MK ini membuka legitimasi DPR RI untuk kembali menjalankan hak angket kepada KPK,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Jumat (9/2/2018) di Gedung DPR RI Jakarta.

“Jadi, keputusan MK itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara ini adalah DPR RI,” tegas Politisi PKS ini seraya menilai, keluarnya putusan MK itu juga menunjukkan tidak ada lembaga yang kebal dari pengawasan DPR.

Penggunaan hak angket DPR harus dihormati oleh siapapun, karena sudah sesuai dengan sistem demokrasi, adalah penegasan dari keyakinan konstitusional yang selama ini dianut, dimana keputusan itu untuk menegakkan sikap, agar semua lembaga negara mau diawasi oleh DPR, tanpa terkecuali,” pungkas Fahri.

Hak Angket merupakan hak untuk menggunakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Untuk itu, tidak ada satu lembaga mana pun yang bebas dari kontrol pengawasan DPR, termasuk lembaga peradilan.

“Hanya saja, jika peradilan itu sudah selesai dan di dalamnya mengandung kejanggalan yang meresahkan, dan secara kasat mata dapat dianggap, dan diduga terjadi penyimpangan, maka DPR dapat menggunakan kewenangannya untuk menemukan seberapa jauh penyimpangan dilakukan. Kan tidak semua lembaga penegak hukum bersih dari penyimpangan. Sehingga dugaan penyimpangan itulah yang perlu diluruskan, agar tidak merugikan masyarakat,” tutur Fahri Hamzah.

Sementara itu, Anggota Pansus Angket KPK DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi objek Hak Angket DPR. Putusan itu dinilai memiliki semangat kebangsaan dalam menciptakan tata negara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bahwa KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Alhasil, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang KPK tidak inkonstitusional. Sehingga Hak Angket KPK oleh DPR adalah sah sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Sejak awal, KPK itu rumpun eksekutif, pembantu presiden di bidang penegakan hukum seperti polisi dan jaksa. Demi hukum, KPK jadi obyek hak angket,” ujar Politisi PDIP, seusai pembacaan amar Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Kata Anggota Komisi III DPR ini, Hak Angket adalah kewenangan konstitusional DPR semenjak pemberlakuan UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, hingga kembali ke UUD 1945 plus hasil-hasil amandemennya seperti saat ini. Hak itu melekat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Arteria menjelaskan bahwa masyarakat jangan terjebak pada penggiringan opini yang tidak benar mengenai Pansus Angket KPK yang hanya ingin melemahkan KPK. Hal tersebut sangat tidak mendasar. Padahal dibentuknya Pansus Angket KPK adalah bertujuan memperkuat KPK. Sehingga mesti dilakukan check and balances melalui pengawasan yang dilakukan DPR, agar KPK mampu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (kn-j08)

Related posts