Wakil Ketua MPR : Dengan Demo, Presiden Tak Bisa Dijatuhkan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Mahyudin.
Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin.

KarakterNews.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Mahyudin menegaskan, MPR selalu bekerja sesuai dengan konstitusi. Dalam koridor konstitusi itulah, maka tidak mudah untuk memberhentikan Presiden dan mengubah undang-undang dasar.

”MPR pelaksana konstitusi. MPR tak bisa bekerja atas kepentingan atau kehendak individu atau kelompok. Pasalnya, negara kita adalah negara hukum,” kata Mahyudin, pada sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ruang Sidang Paripurna DPRD Berau, Kalimantan Timur, Jumat (9/12/2016).

Kata Mahyudin, tidak mudah untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya. Apalagi hanya dengan modal demo, tidak bisa menjatuhkan Presiden, dan memberhentikan presiden dari jabatannya harus secara konstitusional.

Dikemukakannya, dalam UUD ada mekanisme untuk memberhentikan presiden. Presiden bisa diberhentikan karena tiga hal, yaitu korupsi, melakukan pelanggaran hukum, dan membahayakan negara. Pelanggaran itu harus terlebih dulu dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK kemudian mengeluarkan putusan apakah presiden bersalah atau tidak. Kalau MK menyatakan bersalah, maka putusan MK itu dibawa ke sidang paripurna MPR. ”Jadi (prosesnya) tidak gampang. Tidak ujug-ujug karena tidak suka dengan Presiden Jokowi, lalu presiden bisa dijatuhkan. Tidak bisa,” ujarnya.

Begitu juga dengan kewenangan MPR mengubah UUD. Untuk mengubah UUD, ada mekanismenya sesuai konstitusi, yaitu usulan perubahan harus diajukan sepertiga anggota MPR dan perubahan harus disetujui dua pertiga anggota MPR,” ungkap Mahyudin. (rpka.c/kn-m09)

Related posts