December 15, 2017

Wakil Ketua DPR RI : Setya Novanto Minta Tak Dinonaktifkan

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

KarakterNews.com – JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengemukakan kebenaran surat yang beredar mengatasnamakan Setya Novanto (Setnov) yang meminta agar tidak dinonaktifkan dari Ketua DPR maupun anggota DPR.

“Dalam surat itu disebutkan, bahwa Setya Novanto meminta Pimpinan DPR maupun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), tidak melakukan rapat pleno maupun sidang untuk penonaktifan dirinya. Iya, surat itu berisikan informasi Ketua Umum Partai Golkar mengambil keputusan untuk memproses atau menunda proses pergantian Ketua DPR sampai proses hukum diselesaikan,” ungkap Fahri Hamzah, saat dihubungi, Selasa (21/11/2017).

Di sisi lain, Fahri Hamzah menyebutkan adanya surat itu pun menunjukan bahwa Setnov sebagai Ketua Umum yang sah tentu sesuai dengan UU MD3 tidak akan ada surat dari DPP Partai Golkar untuk mengusulkan pergantian pimpinan.

Baca Juga:  Setya Novanto Buka Puasa Bersama Anak Yatim
Setya Novanto duduk di dalam mobil tahanan, seusai menjalani pemeriksaan KPK. (ist)

Begitu halnya Fraksi Partai Golkar, yang merupakan perpanjangan dari DPP Partai Golkar tidak akan dapat mengusulkan pergantian pimpinan karena tanpa ada mandat dari Ketua Umum. Sebab, tanpa mandat ketua umum, tanda tangan ketua umum asli atau sektjen maka surat tersebut nggak akan bisa diterima, karena syarat perubahan pimpinan DPR dalam UU MD3 menyatakan adanya tanda tangan ketua umum dan Sekjen yang asli, bukan pelaksana tugas atau pengganti,” ungkapnya.

Dikemukakan Politisi PKS ini, MKD juga tidak bisa memproses pelanggaran kode etik Setya Novanto saat ini lantaran yang bersangkutan tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk amannya proses di MKD, sebaiknya menggunakan pasal tentang apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa maka barulah yang bersangkutan bisa diproses. “Saya kira akan lebih mudah bagi MKD daripada melakukan pemeriksaan yang memerlukan kehadiran saksi, termasuk beliau sendiri,” paparnya.

Baca Juga:  Mendekam di Rutan KPK, Setnov Bersikeras Tidak Mundur

Sekedar diketahui, beredar dua surat yang berisi tulis tangan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik Setya Novanto. Dua surat itu tertanggal 21 November 2017, terdiri dari dua permintaan Setya Novanto terhadap DPR dan Partai Golkar.

Surat kepada Pimpinan DPR berisi “Bersama dengan ini saya selaku Ketua DPR RI sedang menghadapi kasus hukum proyek E-KTP yang disidik KPK, saya meminta pimpinan DPR lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya, dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR maupun selaku anggota dewan”.

Sedangkan isi surat kepada Partai Golkar, “Bersama ini disampaikan tidak ada pembahasan pemberhentian sementara/….(tulisan tidak jelas) terhadap saya selaku Ketua Umum Partai Golkar dan untuk sementara saya tunjuk Plt Ketua Umum Idrus Marham, Plt Sekjen Yahya Zaini, Aziz Syamsuddin. Demikian harap dimaklumi.” (rpka.c/kn-m09)

Related posts