Utang Pemerintah Kepada Guru Agama Bukan PNS Rp 5 Triliun, Juni Ini Cair

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Nuoor Ahmad.

KarakterNews.com – MEDAN – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membeberkan, Pemerintah masih berhutang kepada guru-guru agama bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah swasta. Bahkan, sejak tahun 2013 guru-guru agama swasta di seluruh Indonesia belum menerima Infassing (tunjangan guru).

“Kami menyadari, keluhan para guru agama yang mengajar di Madrasah dan Pesantren, tapi infassing untuk tahun 2017 pada bulan Juni ini akan dicairkan. Sedangkan, infassing dibawah 2017 belum ada uang pemerintah membayarnya,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Nuoor Ahmad, saat bertatap muka para guru dan pelaku dunia pendidikan bersama 12 Anggota Komisi VIII DPR RI , di Aula Kanwil Kemenag Sumut Jalan Gatot Subroto, Medan, pada Kamis (6/4/2017), yang dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Sumut, DR Tohar Bayoangin, Kabid Pakis Kanwil Kemenag Sumut, Drs Burhan Damanik dan Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (FKDT) Sumut, Ali Bahran Siregar

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, Desy Ratnasari mengakui, pihak (DPR RI) tetap berjuang sekuat tenaga, agar pemerintah bisa membayarkan hutangnya kepada guru guru agama bukan PNS, persoalan ini sudah lama mencuat, tapi pemerintah mengutamakan pembangunan konstruksi. “Kami belum tahu kapan di bayar pemerintah dana infassing, tapi untuk tahun 2017 ini sudah pasti dibayarkan pada bulan Juni 2017 mendatang,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kemenag, sekira 440 ribu guru Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah yang sudah mengikuti program sertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Dan tahun 2017, Kemenag telah mengalokasikan lebih dari Rp14 triliun untuk membayar tunjangan profesi guru tersebut. Namun, alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencover kebutuhan anggaran pembayaran tunjangan profesi guru. Sebab, Kemenag masih membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp 5,4 triliun untuk lima pos pembayaran.

Pertama, pembayaran tunjangan guru bukan PNS Madrasah yang sudah inpassing terhutang sejak tahun 2016. Kebutuhan anggarannya sebesar Rp1,22 triliun untuk 82.090 guru. Kedua, pembayaran tunjangan profesi guru Madrasah dan PAI terhutang tahun 2014 dan 2015. Kebutuhan anggarannya lebih dari Rp1,48 triliuan. Ketiga, pembayaran tunjangan guru bukan PNS belum diverifikasi. Jumlahnya mencapi 39.000 dengan total perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,86 triliun.

Keempat, Guru PAI bukan PNS inpassing yang sudah diverifikasi oleh Itjen. Jumlah gurunya sekitar 1.500 dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp 50,16 miliar. Dan kelima, usulan tambahan pembayaran TPG Madrasah dan PAI dari daerah untuk tahun anggaran 2017, dengan perkiraan kebutuhan anggarannya mencapai Rp 863,91 miliar. (kn-m09)

Related posts