September 25, 2018

Ujian Nasional SD sampai SMA Dihentikan

Ilustrasi UN
Ilustrasi UN

KarakterNews.com – Pelaksaan Ujian Nasional (UN) yang dianggap hanya sebatas pemetaan kemampuan siswa selama menempuh pendidikan di sekolah, akhirnya dihentikan. Penghentian ini dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dihentikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy kepada wartawan. “Kita tidak mau orang tua dan anak stres lagi. Maka UN kita akan moratorium. Kita tinggal menunggu persetujuan Presiden yang akan menetapkan moratorium ini melalui inpres,” ujar Muhadjir. Ia menambahkan, moratorium ini dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Lanjutnya, Kemendikbud ingin mengembalikan marwah evaluasi setiap siswa kepada sekolah dan guru karena selama ini dianggap sebagai pihak yang lebih mengerti bagaimana kondisi siswa. Menurut Muhadjir, fungsi negara dalam sistem pendidikan nasional hanya menjadi pengawas dan pembuat regulasi. Pemerintah pusat bertugas membuat standar mutu pendidikan, sedangkan implementasinya dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.

Baca Juga:  Di Binjai, 56 SMA Hanya 3 Sekolah Sistem Online

Dengan adanya moratorium UN, kata Muhadjir maka setiap daerah akan mengadakan evaluasinya sendiri-sendiri. Untuk jenjang SMA/SMK evaluasinya akan diserahkan ke pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten kota akan menangani evaluasi siswa tingkat SMP dan SD. “Moratorium berlaku sejak 2017. Nanti juga akan disesuaikan dengan peralihan kewenangan SMA/SMK yang akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang berlaku di tahun yang sama,” paparnya. Muhadjir menerangkan, ketika evaluasi siswa diserahkan ke guru dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat.

Dia berharap, jangan guru dicurigai terusmenerus akan berlaku curang saat menguji muridnya. Muhadjir yakin para guru mampu menguji siswanya secara transparan dan akuntabel. Terlebih Kemendikbud pun akan terus melatih dan mengembangkan profesionalisme guru. Guru besar sosiologi itu mengungkapkan, dari UN yang sudah berlangsung berhasil dipetakan 30% sekolah yang kualitasnya di atas standar nasional. Sisanya yang 70% masih di bawah standar. Inilah, menurutnya, yang akan diperbaiki Kemendikbud.

Dia menjamin perbaikan terhadap sekolah yang masih di bawah standar ini nanti hasil akhirnya akan melampaui standar nasional yang ditetapkan. “Anggaran UN akan dialihkan untuk revitalisasi. Treatment -nya untuk perbaikan kualitas guru melalui bimbingan. Termasuk revitalisasi sekolah dan pembenahan kurikulum serta lingkungan,” ujarnya. Mengenai waktu pencabutan moratorium UN, Muhandjir belum bisa memastikan.

Baca Juga:  Ombudsman RI Tinjau Pelaksanaan UN CBT di Medan

Namun sesuai dengan perintah Mahkamah Agung (MA) tahun 2009, moratorium akan dicabut sampai pemerintah bisa meningkatkan kualitas guru, melengkapi sarana-prasarana sekolah serta akses informasi lengkap ke seluruh daerah sebelum melanjutkan UN. Plt Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi menyambut baik moratorium UN ini. Kata dia, UN sebaiknya dihapus lalu setiap daerah menentukan sendiri evaluasinya. Ke depan setiap daerah menentukan sendiri bagaimana bentuk evaluasi yang sesuai karena kualitas pendidikan di setiap daerah pun berbeda-beda.

Pemerintah pusat, katanya, lebih bagus sebagai penentu standar dan alat ukur yang tepat digunakan sebagai bahan evaluasi. Pengamat pendidikan dari Eduspec Indra Charismiadji berpendapat, UN yang lama diterapkan di Indonesia adalah tes standar yang hanya akan membodohi anak daripada mencerdaskannya. “Kalau menurut saya UN itu hanya membodohi anak daripada mencerdaskannya. Sebab anak hanya menghafal soal daripada mempelajari materi pelajaran,” katanya.

Baca Juga:  "Lho, Kok SMA Negeri 1 Medan Tak Ada"

Meski dia menyambut UN ini dimoratorium namun dia menyimpan kekhawatiran bahwa guru belum kompeten menguji siswa sendiri. Dia menyatakan keraguannya ini dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang masih menilai rendah kemampuan guru. Problem kemampuan guru ini, katanya, perlu dapat perhatian pemerintah sebab siswa pasti akan memprotes jika hasil ujiannya dinilai oleh guru yang belum kompeten. (snd/rv-17)

Related posts