November 23, 2017

Dana Dinkessos Di ‘Potong’ Rp 8 Miliar, Apa Kata Komisi E DPRD Sumut

dinkesos_resizeKarakternews.com – Anggaran Dinas Kesejahteraan dan Sosial Sumatera Utara (Dinkessos Sumut) dipangkas sebesar Rp 8 Miliar, hal ini tertuang dalam hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Tahun Anggaran 2016.

Pemangkasan anggaran ini membuat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumut ‘pusing tujuh keliling’. Sebab, banyak kegiatan terpaksa tidak dijalankan. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinkessos Sumut, Apensius Girsang menilai pagu anggaran yang diterima pihaknya masih sangat minim.

Dibeberkan Apensius Girsang, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2016 dialokasikan anggaran senilai Rp 49,5 Miliar. Hanya saja dari total yang dianggarkan, Kemendagri hanya menyetujui uangnya sebesar Rp 41,47 Miliar, artinya ada pemangkasan anggaran sekitar Rp 8,04 Miliar. Karena itu, pihaknya terpaksa meniadakan sejumlah kegiatan diantaranya honorarium untuk Komisi Perlindungan Anak dan honorarium kuasa pengguna anggaran (KPA).

Baca Juga:  Komisi E DPRD Sumut : Jangan di Acara Seremonial Saja Bicara Ulos, Tapi...

“Kami berharap dalam APBD-P 2016, anggaran ini bisa ditambah sesuai dengan RPJMD dan rencana kerja Dinkessos,” ungkap Apensius, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut, Senin (25/1/2016). “Dalam APBD 2016 pihaknya telah mengagendakan sejumlah kegiatan seperti Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 25,12 miliar, selanjutnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp 7,77 miliar.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Syamsul Qadri Marpaung berpendapat apa yang dilakukan Kemendagri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya saja, anggaran atau kegiatan yang dicoret bersifat penting untuk direalisasikan. Ketika ada anggaran yang dikurangi, seharusnya ada komunikasi untuk pemahaman yang lebih baik.

Baca Juga:  Komisi E DPRD Sumut : Jangan di Acara Seremonial Saja Bicara Ulos, Tapi...

“Bisa saja, pemahaman Kemendagri berbeda terkait satu program. Anggaran yang dicoret Kemendagri itu diposkan lagi pada Diskessos. Dari laporan tadi, kita ketahui anggaran yang dicoret itu dipindahkan entah ke mana. Berarti itu sudah domainnya Pemprov Sumut. Artinya, mereka menyetujui evaluasi Kemendagri. Tanpa argumentasi lagi,” kata Politisi PKS ini.

Sementara itu, Anggota Komisi E, Janter Sirait mempermasalahkan pencoretan anggaran Dinkessos yang dilakukan Kemendagri. Anggota Fraksi Partai Golkar ini menilai, sikap Kemendagri seakan menyepelekan pembahasan yangsudah dilakukan terlebih dahulu oleh DPRD Sumut. Untuk kedepan, dia berharap Kemendagri tidak lagi mencoret program yang sudah direncanakan. “Kalau coret-coret, kesannya kita ini tidak bekerja, atau memang, ada yang salah dalam proses pembahasan anggaran. Saya berharap DPRD Sumut secara kelembagaan bisa menyikapi perlakuan Kemendagri ini,” pungkasnya, dengan nada kesal. (kn-m08)

Related posts