Tiga Kasus Ini Larangan Bagi Bakal Calon Anggota DPD RI

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea dan Komisioner lainnya, Yulhasni, Nazir Salim Manik dan Benget Silitonga, saat rapat pleno, Minggu (17/9/2017) lalu. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Masyarakat yang ingin maju sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia pada Pemilu 2019, harus mematuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Selain dukungan berupa salinan KTP-elektronik atau surat keterangan (suket) dari Disdukcapil, ada syarat khusus individu yang harus dipenuhi oleh bakal calon (balon) Anggota DPD RI. Syarat itu antara lain, WNI berusia 21 tahun ke atas, paling rendah tamatan SMA/sederajat, terdaftar sebagai pemilih, mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan dan daerah pemilihan dan sebagainya.

“Syarat individu bakal calon DPD itu sesuai dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” kata Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga, di Kota Medan, Jumat (20/4/2018). Tetapi, selain termaktub dalam UU 7/2017, balon DPD juga harus memenuhi syarat individu lainnya yang tertera dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018.

Baca Juga:  Ade Komaruddin 'Bergerilya' Raih Dukungan 30% Suara

Dalam PKPU itu, tepatnya di Pasal 60 ayat 1 huruf j, bakal calon DPD RI bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi,” pungkas Benget Silitonga.

Untuk diketahui, syarat dukungan untuk maju jadi bakal calon DPD dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara, yakni minimal 4.000 dukungan berupa salinan KTP-elektronik atau surat keterangan (suket) dari Disdukcapil, dan syarat dukungan DPD dapil Sumut juga harus menyebar minimal di 17 Kabupaten/Kota se-Sumut. (kn-m09)

Related posts