November 23, 2017

Tiga Fraksi Minta Pasal Penghinaan Pemerintah Dibatalkan

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman.
Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman.

KarakterNews.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyatakan meski masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, Pasal penghinaan pemerintah masih belum disetujui oleh Fraksi di DPR. Karena, masih ada tiga Fraksi (Demokrat, Gerindra dan PKS) yang meminta Pasal itu dibatalkan.

“Masih ada tiga Fraksi yang meminta Pasal penghinaan pemerintah didrop out yaitu, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat. Alasannya, saat ini Pasal itu masih eksis di KUHP, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pasal itu berlaku dengan dasar delik aduan,” tegas Politisi Demokrat ini kepada wartawan, Senin (21/11/2016) di Gedung DPR/MPR RI.

Kata Benny, pemerintah bersikeras memasukkan Pasal itu karena di Indonesia berlaku Pasal penghinaan terhadap pemerintahan negara sahabat yang berdasarkan delik umum. Padahal, Pasal itu sudah tak relevan lagi di era reformasi, karena mengancam kebebasan berpendapat.

Namun, itulah pemerintah, mereka alasannya kalau pemerintahan negara lain saja ada pasal penghinaannya dan pakai delik umum, kenapa pemerintahan negara sendiri malah enggak. Sebenarnya, yang seperti itu kan mentalnya penjajah,” ungkap Benny.

Sebelumnya, pada rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang KUHP, pemerintah mengusulkan agar Pasal penghinaan pemerintah masuk dalam kategori tindak pidana. Pasal itu bertujuan melindungi pemerintah yang dibentuk secara sah dan dijamin oleh undang-undang dalam melaksanakan tugasnya.

“Perorangan saja dilindungi undang-undang, kok pemerintah yang dibentuk secara sah tidak dilindungi undang-undang,” kata Ketua Tim Perumus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Muladi.

Namun, Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman yang memimpin rapat Panja sempat mempertanyakan makna kata “penghinaan” dalam Pasal tersebut. Sebab, kata “penghinaan” kerap dipahami multitafsir. “Memang, mayoritas fraksi sepakat ada pasal penghinaan pemerintah, tapi harus dijelaskan lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur yang masuk dalam kategori penghinaan,” pungkasnya. (kn-j08)

Related posts