Terduga Pungli, Plt Kadis TPH Sumut Dituding Nikmati TPPNS Eselon II

Gubernur Sumatera Utara, H Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Kajati Sumut Bambang Sugeng Rukomono mengacungkan jempol sebagai “Sumut Paten”, usai pembentukan Tim Saber Pungli, beberapa waktu lalu.

KarakterNews.com – MEDAN – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kadis TPH) Provinsi Sumatera Utara, Azhar Harahap SP MMA, disinyalir menikmati Tambahan Penghasilan PNS (TPPNS) pejabat eselon II senilai Rp15 juta per bulan. Padahal, sebagai Sekretaris Dinas yang setara eselon III, hanya berhak menerima Rp 5 juta per bulan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menegaskan, Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) bukan jabatan definitif. Karena itu, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Plh dan Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan.

“Tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya,” tandas Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, seperti dikutip dalam lamanwww.setkab.go.id, Minggu (26/3/2017).

Baca Juga:  Soal Pengutipan Sekolah, Walikota Ajak Ombudsman RI Buat Satu Formulasi

Secara terpisah, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumut, Drs Abyadi Siregar menyayangkan hal itu jika benar terjadi. Pasalnya, setiap PNS sudah mendapatkan Tambahan Penghasilan PNS (TPPNS) yang tergolong besar setiap bulan di luar gaji. “Jika benar terjadi, berarti pelakunya sudah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang merugikan negara,” tegasnya melalui telepon seluler.

“Sesuai Pergub No 7 tahun 2016 tertanggal 10 Maret 2016, PNS golongan I dan II di Satuan Kerja Perangkat Daerah jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), setiap bulan menerima masing-masing Rp1.750.000, golongan III senilai Rp 2.000.000 dan golongan IV senilai Rp 2.500.000. Jumlah ini semakin meningkat, bila menjadi pejabat eselon IV, yakni senilai Rp 3.000.000 dan pejabat Eselon III senilai Rp 5.000.000,” ungkap Abyadi Siregar.

Baca Juga:  Ombudsman RI : Disdukcapil Medan Harus Perbaiki Sistem Antrian

Sedangkan Praktisi Hukum, Julheri Sinaga, SH mengatakan, aparat penegak hukum harus serius menangani kasus ini, mengingat, sebelumnya, dugaan pungli berdalih dana taktis yang terjadi di institusi Dinas TPH Sumut juga belum ditindaklanjuti. “Mana tim sapu bersih pungli yang digadang-gadang pemerintah, jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap kasus ini,” ujarnya.

Ketika persoalan ini dikonfirmasi melalui telepon selulernya di nomor 0812635****, Plt Kadis TPH Sumut Azhar Harahap tidak menjawab. Bahkan, konfirmasi melalui pesan singkat yang dikirim, juga tidak ada balasan.

Sekedar diketahui sebelumnya, Plt Kadis TPH Sumut Azhar Harahap dituding melakukan pungli melalui pemotongan anggaran untuk keperluan dana taktis. (kn-m07)

Related posts