Terduga Gunakan Dokumen Palsu, Tersangka JRS Terancam 6 Tahun Penjara

Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, JR Saragih, salam komando bersama Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, usai menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor KPU Sumut, beberapa waktu lalu. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial JRS, dikenakan Pasal 184 UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, terkait kasus dugaan penggunaan dokumen palsu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Pengarah Tim Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), Kombes Andi Rian, kepada wartawan di Sentra Gakkumdu yang berkantor di Bawaslu Sumatera Utara, Kamis (15/3/2018) malam.

Disebutkan Kombes Andi Rian yang juga menjabat Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dir Ditreskrimum) Polda Sumut, status tersangka JRS ditetapkan didasarkan dalam gelar perkara. Dalam gelar perkara, Tim Sentra Gakkumdu menemukan indikasi adanya pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto, yang digunakan pada legalisir fotocopy Ijazah SMA atas nama JR Saragih yang digunakan untuk mendaftar pencalonan pada Pilkada Serentak 2018 ke KPU Sumut.

Baca Juga:  Bupati Simalungun - Ketua PKB Daftar, KPU Sumut Tolak Berkas Pendaftaran

“Jadi, kalau disitu katanya ada ijazah terus dilegalisir, nah yang melegalisir itu palsu,” ungkap Kombes Andi, seraya menegaskan kembali, bahwa untuk sementara ini Tim Sentra Gakkumdu masih menetapkan JRS sebagai satu-satunya tersangka, dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu.

Menjawab pertanyaan wartawan, kemungkinan ada tambahan tersangka, dikemukakan Kombes Andi, kemungkinan penambahan tersangka tergantung dari pemeriksaan lanjutan. Saat ini, belum ada mengarah kepada orang lain,” sebutnya.

“Penetapan tersangka masih didasarkan pada sosok yang menggunakan dokumen yang diduga dipalsukan. Saat ini, kita tidak berbicara mengenai siapa yang meleges, tapi berbicara siapa yang menggunakan dokumen palsu,” tegas Kombes Andi Rian, seraya mengemukakan, Tim Gakkumdu sudah meminta keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto terkait tanda tangannya pada fotocopy legalisir ijazah SMA yang dimiliki JR Saragih.

Baca Juga:  Dukungan Foto Copy KTP Paslon Tak Boleh Ganda, Masa Perbaikan 18-20 Januari 2018

Pada intinya, kata Kombes Andi, pihaknya tidak akan menyampaikan apa yang dijelaskan beliau dalam BAP. Tapi kan pernah juga terbit surat dari Kadis Pendidikan DKI Jakarta bahwa mereka tidak pernah melakukan legalisir ijazah nomor sekian-sekian itu. Itulah dasar kita melakukan penyidikan,” paparnya. (kn-m09)

Related posts