December 18, 2017

Telusuri, Pemindahan Uang Nasabah Indonesia Rp 18,9 Triliun Dari Eropa ke Singapura

KarakterNews.com – JAKARTA – Pemerintah bisa menelusuri pemindahan dana nasabah Indonesia dari Eropa ke Singapura yang nilainya mencapai 1,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 18,9 triliun. Saat ini, regulator di Eropa dan Asia tengah menyelidiki Standard Chartered terkait transfer dana dari Guernsey ke Singapura milik nasabah Indonesia.

“Kalau dilihat dari kronologinya, mereka memindahkan dana saat Eropa sedang mengetatkan kontrol terhadap perbankan dalam konteks pertukaran informasi. Singapura dipilih sebagai negara untuk tempat mengalirkan dana karena lebih aman. Sebab, keikutsertaan Singapura dalam pertukaran informasi lebih belakangan,” kata Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo, Minggu (8/10/2017).

Dikatakan Yustinus Prastowo, ada kemungkinan aliran dana itu merupakan praktik untuk menghindari pajak. Namun, tidak menutup kemungkinan ada motif-motif lain yang terkait dengan money laundring atau pencucian uang, maupun perdagangan ilegal. Sekarang, dengan beberapa kerja sama internasional kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya sekarang kita menjadi anggota Financial Action Task Force dan juga bisa minta tolong ke negara lain yang kira-kira menyimpan dana orang Indonesia, lalu ke Singapura kita juga bisa bertukar informasi,” ungkapnya.

Di era keterbukaan informasi ini, Yustinus menyebutkan, sebetulnya segala cara dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menelusuri aliran dana tersebut. Selain itu, di dalam negeri juga perlu koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung serta Kepolisian Republik Indonesia dan TNI, kalau memang benar aliran dana ini melibatkan pihak militer.

Kasus ini, menurut Yustinus dapat menjadi sinyal apakah pemerintah berkomitmen untuk melakukan law enforcement setelah program amnesti pajak. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017 lalu. “Saya kira pemerintah harus serius memanfaatkan (sistem keterbukaan informasi) ini,” pintanya. (rpka.c/kn-m09)

Related posts