February 21, 2018

Tantangan Bawaslu, Aksi Persekusi di Pilkada Serentak 2018

Ketua dan Anggota Bawaslu RI – Mochammad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, Abhan Misbah (tengah), Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar, berkomitmen mensukseskan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA –  Media sosial (medsos) menjadi tantangan buat lembaga pengawas pemilu dalam mengawasi proses pemilihan umum, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018.

Selain soal kampanye negatif dan penggunaan isu SARA, juga perlu diantisipasi dan diwaspadai adalah aksi Persekusi yang mulai marak terjadi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Abhan Misbah.

Mencermati aksi Persekusi yang dilakukan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas), ditegaskan Abhan, persoalan Persekusi ini mendapatkan fokus dalam pengawasan pemilu. “Itu (Persekusi) jadi satu tantangan, dan harus diselesaikan. Nanti kita segera menyusun indeks kerawanan pemilu, baik Tahun 2018 maupun Tahun 2019,” tegasnya, di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2017).

Sewaktu bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, disebutkan Abhan Misbah, pertemuan Bawaslu RI dengan Menkopolhukam membicarakan perkembangan persiapan Pilkada Serentak 2018.

“Saat ini, Bawaslu tengah mengumpulkan data terkait indeks kerawanan pemilu ini, dan akan merilis dokumen ini apabila data selesai dikumpulkan,” kata Abhan, seraya mengemukakan, media sosial harus mendapat porsi perhatian lebih, karena berkaca dari Pilkada Serentak 2017, maka Bawaslu akan mencari cara agar penanganan secara hukum untuk pelanggaran di media sosial.

Sebenarnya, kata Abhan, peraturan yang ada saat ini sudah bisa menindak pelanggaran di media sosial. Namun, Bawaslu ingin peraturan ini dilengkapi sehingga penanganannya bisa dilakukan secara maksimal. “Upaya preventif harus dilakukan dan penegakan hukum,” ungkapnya. (mtn.c/kn-m08)

Related posts