November 23, 2017

Tak Ada SK Munas Bali, Menteri Hanya Cabut SK Agung Laksono

jk_resizeKarakternews.com – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Jusuf Kalla menawarkan solusi supaya kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 yang sudah kedaluwarsa per 1 Januari 2016, agar memperpanjang keabsahan kepengurusan kepada Pemerintah.

“Pengurus Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 itu, memang batas akhirnya 31 Desember 2015. Karena itu, harus ada rapat internal Golkar yang memutuskan memperpanjang masa kepengurusan DPP hasil Munas Riau. Keputusan ini bisa diambil lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang diselenggarakan oleh DPP Munas Riau,” ungkap Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jum’at (1/1/2016) di Yogyakarta.

“Solusinya iya itu perlu diperpanjang dulu oleh Rapimnas, tetapi batasnya perlu diperpanjang hanya batas sementara saja, tidak perlu permanen,” ucap Jusuf Kalla, seraya menyarankan, perpanjangan masa kepengurusan Munas Riau itu harus sementara, setelah itu, Golkar harus segera menggelar Munas 2016.

Baca Juga:  Calon Gubernur Sumatera Utara, Partai Golkar Lihat Hasil Survey

Menyinggung tentang kapan waktu Rapimnas, Jusuf Kalla memperkirakan, iya bisa saja digelar pekan depan. “Saya yakin kubu pak Ical dan pak Agung, mau kembali duduk bersama membahas Rapimnas, kedua kubu kan sudah tandatangani kesepakatan islah,” ungkapnya.
arb_resize
Secara terpisah, setelah Menkum HAM mencabut SK kepengurusan Munas Ancol tanpa menerbitkan SK untuk Munas Bali, padahal masa kepengurusan Munas Riau 2009 sudah habis. Hal ini ditanggapi berbagai kalangan bahwa Partai Golkar mengalami kevakuman kepengurusan di tahun 2016.

Ketika persoalan ini dikonfirmasikan, Plt Dirjen Administrasi dan Hukum Umum (AHU) Aidir Amin Daud menerangkan, Menkum HAM hanya mencabut SK kepengurusan Munas Ancol, tapi tidak menerbitkan SK untuk Munas Bali. “Tidak ada SK Munas Bali. Karena MA hanya memerintahkan menteri hukum mencabut SK Munas Ancol,” tegasnya, Jumat (1/1/2016).

Baca Juga:  Ketua DPRD Sumut : Anggota Fraksi Golkar Jangan Jadi Penonton

Tentang penerbitan SK untuk kepengurusan hasil Munas Bali dipimpin Aburizal Bakrie, kata Aidir Amin Daud, Kemenkum HAM masih melakukan sejumlah kajian. “Surat Menteri yang dikirimkan ke DPP Golkar sudah cukup jelas, dimana perselisihan antar dua kubu diminta diselesaikan secara internal dan sesuai AD/ART,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, pada Kamis (31/1/2015) lalu, menegaskan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau berakhir pada 31 Desember 2015. Dengan demikian, Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan yang diakui pemerintah dimulai 1 Januari 2016. “Sesungguhnya secara hukum, tanggal 1 Januari DPP Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah, baik untuk Munas Bali dan maupun Munas Ancol, karena Munas Bali ditolak disahkan oleh MA,” pungkasnya.

Baca Juga:  Revitalisasi Pengurus, Dua Jenderal Bintang Tiga Jadi Elite Partai Golkar

Sedangkan Sekjen hasil Munas Ancol Idrus Marham menilai kepengurusan Golkar yang sah saat ini adalah hasil Munas Bali. Alasannya, Munas Riau sudah ditindaklanjuti dengan Munas Bali dan menghasilkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum. (dk.c/kn/j.09)

Related posts