Sutrisno Pangaribuan : Politisi Edukasi Rakyat Tentang Politik Yang Baik

Anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan ST. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Situasi perpolitikan tanah air cukup mencemaskan. Pasalnya, belakangan ini dunia politik sudah diwarnai aksi transaksional yang nyaris dianggap sesuatu yang wajar. Maka tidak heran, jika setiap kali ada momentum politik, kerap dimanfaatkan untuk bagi-bagi uang.

Menyikapi situasi tersebut, Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Sutrisno Pangaribuan ST menegaskan, kondisi ini adalah tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali politisi. “Politisi harus mengedukasi masyarakat tentang politik yang baik. Kalau selama ini praktik culas, seperti politik uang terjadi, maka tugas politisi menyadarkan masyarakat bahwa apa yang terjadi tidaklah baik,” ungkapnya.

“Saya pikir, dari sini awalnya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu bahwa apa yang terjadi saat ini sangat tidak baik bagi kehidupan dan perpolitikan di negara ini,” kata Sutrisno Pangaribuan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumut ini mengatakan, banyak cara bisa dilakukan untuk menghadirkan kembali politik yang beradab, satu diantaranya menolak politik transaksional atau menolak politik uang.

Baca Juga:  Sutrisno : Polda Sumut Jangan Ragu Proses Hukum Perusak Hutan di Tapsel

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Mandailing Natal (Madina), Tapanuli Selatan (Tapsel), Padangsidimpuan, Padanglawas (Palas) dan Padanglawas Utara (Paluta) ini, mengakui dirinya sudah memulai dari hal kecil, yakni , semasa kampanye Pemilu Legislatif 2014, sampai waktu pemilihan berlangsung, saya tidak membeli satupun suara. Kemudian, setelah saya terpilih, juga tidak membagi-bagikan uang pada konstituen pada setiap kali bertemu, baik saat reses atau pertemuan lainnya,” papar Sutrisno, Sabtu (7/10/2017).

Di sisi lain, Sutrisno menyebutkan, negara telah menganggarkan biaya reses yang di dalamnya termaktub Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, didalamnya terdapat item penggunaan uang untuk konstituen dengan istilah pengganti biaya transport. Namun, kader partai berlambang Banteng Moncong Putih ini tetap tidak menggunakannya. Alasannya, reses adalah kegiatan menampung aspirasi masyarakat. Jadi sangat tidak tepat, jika masyarakat yang aspirasinya ditampung dan akan diperjuangkan, tapi diberikan uang,” ujarnya.

Baca Juga:  DL Sitorus 'Korban' Diskriminasi Kementerian KLH, Ini Kata Politisi PDI Perjuangan

Alasan lain, diungkap Sutrisno, mendidik masyarakat untuk mulai menolak politik uang atau politik transaksional guna menghasilkan para wakil dan pemimpin yang berkualitas dan sungguh-sungguh mengabdi bagi rakyat, dan ketiga BPK RI menyatakan bahwa pemberian uang transportasi kepada masyarakat sewaktu reses tidak dibenarkan, sebab tidak memiliki landasan hukum. Sedangkan alasan keempat, kalau di reses saja sudah membagi uang, maka dapat dipastikan pada momentum politik lainnya seperti pemilu berikutnya juga harus pakai uang. “Jadi kapan politik ini menjadi murni politik? Ini tidak akan ada habisnya,” ujarnya.

Sutrisno telah mengembalikan uang pengganti biaya transport itu ke kas negara melalui Bagian Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara, jumlahnya hampir mencapai Rp 100 juta. “Saya terus menyuarakan pengembalian uang tersebut guna menghindari kemerosotan marwah politik. Untung saja, larangan BPK itu tidak diikuti konsekwensi hukum. Bagaimana kalau uang itu disuruh mengembalikan? Sementara uangnya sudah habis dibagi-bagikan. Tentu ini jadi masalah baru lagi,” ujarnya.

Baca Juga:  Kata Sutrisno Pangaribuan, Harusnya Polda Sumut 'Jemput Bola' Soal Korupsi Dispenda Provsu

Sesama kader PDI Perjuangan, Sutrisno mengaku dirinya meneladani langkah politik Presiden Joko Widodo yang terpilih tanpa memberikan apapun kepada rakyat, bahkan sebaliknya rakyatlah yang memberi, hingga mengumpulkan uang saat Pilpres 2014. Alasannya sederhana, ada pesan cinta kasih yang tulus terpancar dari beliau, dan rakyat menangkap pesan tersebut. “Seorang Pemimpin, tidak terlalu sulit mendapatkan dukungan. Syaratnya, penyelarasan kata dengan laku. Saya wakil rakyat dan saya mewakili rakyat,” pungkasnya. (kn-m08)

Related posts