Sosialisasi Cegah Korupsi dan Gratifikasi, KPK ‘Teropong’ 7 Dinas di Pemko Medan

Walikota Medan, Drs H Dzulmi Eldin saat memberikan sambutan.
Walikota Medan, Drs H Dzulmi Eldin saat memberikan sambutan.

KarakterNews.com – Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Sumatera Utara, Adlinsyah M Nasution menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  secara rutin hadir di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan.

“Kehadiran lembaga anti rasuah ini, untuk memberikan pendampingan dan melakukan pengawasan tentang pencegahan korupsi serta pengendalian gratifikasi. Hal ini dilakukan untuk melakukan perubahan sehingga tidak ada lagi kepala daerah di Sumut yang “sekolah” di KPK,” kata Adlinsyah, saat Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Pemko Medan di Santika Dyandra Hotel Medan, Rabu (30/11/2016).

Kata Adlinsyah, sejak  April lalu, kami (KPK) sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melakukan pendampingan terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. “Provinsi Sumut ini menjadi fokus KPK, sebab Sumut menjadi perhatian bagi KPK karena permasalahan yang terjadi sehingga melibatkan unsur eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Adlinsyah M Nasution yang akrab disapa Coki ini menegaskan, KPK ingin merubah wajah Sumut menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ditambah lagi setelah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut, Gubsu H Erry Nuradi juga bertekad untuk melakukan perubahan, sehingga KPK hadir untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

Baca Juga:  Partai Berkarya Bermitra dengan Pemerintah

Bukti dari keinginan tersebut, kata Coki sudah diwujudkan dengan penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan di Kota Medan, diikuti 5 Kepala Daerah, pada Kamis (27/10/2016), dimana penandatanganan menitikberatkan 6 bidang yang meliputi e-planning menyangkut  e-musrenbang dan e-budgetting, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT), laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP/inspektorat) serta pengembangan tambahan penghasilan pegawai (tunjangan kinerja).

Sedangkan penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, sebagai tindak lanjut dari tahapan sebelumnya, pada 28 Nopember lalu,  ke-14 Kepala Daerah di Sumut, termasuk Walikota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S M.Si menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Implementasi e-government Pemko Surabaya dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik Kabupaten Sidoarjo.

Setelah melakukan pendampingan sejak April lalu, Adlinsyah mengakui, sudah ada perubahan di Sumut. Artinya, Sumut mulai bergerak ditandai dengan diluncurkannya e-musrenbang. Untuk Kota Medan, sudah cukup baik. Sebab, Pemko Medan telah memiliki program yang efektif untuk pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, yakni program layanan e-planning dan pelayanan terpadu satu pintu (PSP).

Baca Juga:  Walikota Medan Ingin Produk UKM Bersaing di Pasar Bebas ASEAN

Selanjutnya, Adlinsyah mengingatkan seluruh jajaran Pemko Medan terus melakukan pembenahan, sehingga ibukota Provinsi Sumatera Utara ini menjadi lebih baik. Karenanya, KPK akan siap untuk melakukan pendampingan bagi Kota Medan.

Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution diapit pejabat KPK.
Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution ‘diapit’ dua pejabat KPK Edi Surianto dan Adlinsyah.

Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi didampingi Wakil Walikota Medan Ir Akhyar Nasution M.Si mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah tentunya akan dipengaruhi efektivitas pola hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Artinya, pemerintah daerah yang efektif, efesien, partisipatif, transparan dan akuntabel hanya mungkin dapat diwujudkan bila didukung sepenuhnya oleh eksekutif dan legislatif dengan pola kemitraan dan sinergisitas yang tinggi, untuk memberhasilkan pembangunan kota.

Dzulmi Eldin menuturkan, penerapan sistem Informasi manajemen atau yang lebih dikenal dengan e-goverment untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin efesien, efektif, ekonomis, partisipatif, transparan dan akuntabel. Salah satu sistem e- goverment yang paling pokok adalah penerapan e-budgeting yang didalamnya meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan , penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengendaliannya secara digital.

“Saat ini, Pemko Medan telah menggalakkan kebijakan dan program Saber Pungli, dengan tujuan  membangun citra birokrasi yang semakin baik dengan pelayanan publik semakin berkualitas,” kata Walikota Medan Dzulmi Eldin, sembari mengucapkan terima kasih kepada KPK, khususnya Deputi Bidang Pencegahan KPK yang telah mendorong terlaksananya sosialisasi ini.

Baca Juga:  Akhiruddin Gantikan Zultaufik, Karang Taruna Medan Jadi Barometer di Sumut

Sementara itu, Edi Surianto dari KPK memaparkan ada 7 klasifikasi yang masuk kategori korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dan konflik kepentingan dalam pengadaan.

“Sampai Juni 2016, ada 514 kasus yang ditangani KPK, 262 diantaranya merupakan penyuapan. KPK sejauh ini telah menahan 101 anggota DPR/DPRD dan 46 kepala daerah. Untuk itu melalui sosialisasi ini, diharapkan agar masalah korupsi maupun gratifikasi dapat diminimalisir,” tegas Edi Surianto.

Pada kesempatan itu, Edi membeberkan ada 7 dinas di lingkungan Pemko Medan yang menjadi sorotan KPK yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) serta Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB). (kn-m07)

Related posts