Soal UU Pemilu, Perludem Tagih Janji Putusan MK

KarakterNews.com – JAKARTA – Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memenuhi janjinya untuk memutus perkara pengujian UU Pemilu pada awal Januari 2018.

Kata Titi Anggraini, setidaknya yang paling krusial soal ketentuan persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang diuji materi oleh beberapa parpol baru berkaitan dengan apakah partai peserta pemilu yang lalu, perlu diverifikasi faktual atau tidak.

“Ini perlu segera ada kepastian mengingat KPU saat ini sedang melakukan verifikasi faktual dan pada pertengahan Februari akan menetapkan partai politik peserta pemilu 2019,” ungkap Titi Anggraini dalam siaran persnya, Rabu (3/1/2018).

Ditegaskannya, KPU harus dapatkan kepastian hukum soal verifikasi parpol karena akan banyak konsekwensinya bagi KPU untuk merespon Putusan MK, terutama jika seandainya MK memutuskan bahwa semua parpol wajib diverifikasi faktual.

Baca Juga:  Kata Humphrey Djemat, Tak Ada Islah, Putusan MK Akhiri Dualisme Kepengurusan PPP

Selain itu, disebutkan Titi, putusan pengujian pasal 222 UU 7/2017 terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Sidang terakhir sudah beres sejak 13 November 2017 dan kesimpulan para pihak sudah disampaikan sejak sebelum akhir November 2017.

Mestinya sudah cukup waktu bagi MK untuk membacakan Putusan atas perkara ini, agar parpol-parpol dan KPU bisa mendapatkan kepastian hukum terkait peta pencalonan presiden apakah setiap parpol bisa mengusung calon atau tidak,” papar Titi Anggraini. (rel/kn-m10)

Related posts