November 23, 2017

Soal KA Cepat, DPD Harus Punya Hak Bertanya

Jakarta – Muhammad Nasih mengatakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) harus mempunyai hak bertanya soal Kereta Api (KA) cepat Bandung-Jakarta yang mengeluarkan biaya sebesar Rp 78 triliun yang ditangani China. Inikan aneh, penentuan stasiun ditentukan oleh China, ini pasti ada aspek politik ideologis termasuk mengekspor TKA secara besar-besaran, padahal tenaga kerja Indonesia sangat besar.

“Dilihat dari aspek ekonomi, ini bisa menimbulkan revolusi sosial dan politik, yang biayanya tentu sangat mahal. Jadi, kita ingatkan pemerintah yang saat ini melakukan segala hal kecuali hal-hal yang harus dilakukan,” kata Muhammad Nasih, dalam dialog kenegaraan ‘Menjawab hak bertanya DPD RI tentang urgensi Perpres KA Cepat Jakarta – Bandung’ bersama Anggota DPD RI dari Dapil Jakarta AM Fatwa dan Ketua Bidang Komunikasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Milatia Kusuma, Rabu (4/11/2015) di Gedung DPD/MPR RI Jakarta.

Contohnya, negara Singapura, dahulu dikuasai oleh mayoritas Melayu. Namun dengan sistem mitokrasi, yaitu jabatan-jabatan itu hanya boleh diduduki oleh orang-orang yang berpendidikan dan berprestasi, tidak lama kemudian orang Melayu tergusur dan kini kelompok Taipan yang berkuasa,” sebut Mhd. Nasih.

Sementara itu, Melatia Kusuma mengaku tidak tahu-menahu soal KA Cepat Jakarta – Bandung itu, sebab tidak pernah diajak berbicara. Transportasi massal itu suatu keharusan, hanya saja untuk KA cepat seperti Jakarta – Bandung harus lebih dari satu stag, sehingga harus dihubungkan dengan Jakarta – Surabaya. “Jika pemerintah berjanji memajukan poros maritim, seharusnya transportasi laut menjadi prioritas,” sebutnya.

Sedangkan Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM. Fatwa mengingatkan pemerintah bahwa banjirnya investasi, tenaga kerja dan proyek-proyek yang dikuasai oleh China, Taipan dalam Pemerintahan Jokowi-JK, seperti proyek kereta api cepat ‘Jakarta – Bandung’ senilai Rp 78 triliun, dan berbagai perusahaan lainnya, kalau ini dibiarkan bisa menimbulkan ‘Revolusi Sosial’. “DPD RI khawatir, dengan gelombang perekonomian saat ini ada pemboncengan Tiongkok untuk kepentingan politik seperti era Orde Lama,” ungkapnya.

AM Fatwa dan Ayi Hambali serta 75 Anggota DPD menandatangani hak bertanya terkait proyek KA Cepat Jakarta – Bandung (high speeed train-HST) yang hanya berjarak 150 Km. Investor dari Jepang menawarkan jauh lebih murah Rp 60 triliun dan Tiongkok Rp 78 triliun/5,6 miliar dollar AS (di luar pembebasan lahan).

Melalui hak bertanya ini, Presiden Jokowi bisa menjelaskan pertimbangan pemerintah dalam melanjutkan proyek HST itu dan siapa saja yang sangat berkehendak, sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No.107/2015 itu? Padahal, Indonesia Timur dan Barat (Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua) jauh lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur? “Juga terkait tenaga kerja asing (TKA) agar harmonis dengan UU No.25/2007 tentang penanaman modal dan UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan,” papar AM Fatwa. (kn/j-09)

Related posts