Soal Fasilitas Negara, Bawaslu Siap Kawal PKPU

KarakterNews.com – JAKARTA – Hingga saat ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan Presiden untuk Tahun 2019 mendatang masih terus dikaji. Namun, salah satu norma yang dibicarakan mengenai larangan penggunaan fasilitas Kepresidenan untuk Calon Presiden dari pejawat.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo memastikan Bawaslu akan mengatur secara teknis langkah-langkah pencegahan dalam pengawasan tahapan kampanye. Khususnya, berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara oleh Capres dari pejawat. “Peraturan Bawaslu (PerBawaslu) terkait hal itu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ungkapnya.

“Yang kita tindak lanjuti di PerBawaslu, berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara terhadap Calon Presiden dan Wapres dan pembolehan dan pengecualian yang diatur dalam UU. Kami tidak boleh mengatur di luar UU,” kata Ratna Dewi, kepada wartawan, Kamis (12/4/2018).

Baca Juga:  Catatan Sejarah Kepemiluan Di Sumut Jadi Perhatian Khusus Bawaslu RI

Untuk penyusunan PerBawaslu itu, dikemukakan Ratna Dewi, saat ini Bawaslu masih menunggu KPU yang kini masih menggodok PKPU itu. Sekarang ini, Bawaslu tengah mengawasi proses penyusunan PKPU pencalonan Presiden oleh KPU. “Jika sudah ada norma PKPU dan kemudian dinormakan, tentu itu jadi fokus pengawasan. Tugas kami sekarang mengawal PKPU itu, apakah PKPU bersesuaian atau tidak dengan UU,” sebutnya.

Begitupun, Ratna Dewi meminta agar aturan terkait larangan penggunaan fasilitas negara kepada Capres pejawat juga harus dibuat secara detail dan jelas. Khususnya mengenai fasilitas negara yang melekat dengan Presiden, sehingga diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Karena melekat status Presiden dan juga calon, saat tidak cuti berarti kan jalankan tugas negara ini, nah dalam tugas negara itu, apakah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres, itu yang jadi fokus kami. Jadi ini memang harus diatur secara detil. pertama oleh UU dan PKPU, terkait apa saja soal mobil, protokoler ajudan itu yang harus detil,” pinta Ratna, seraya memastikan, Bawaslu akan memperlakukan semua Capres baik dari pejawat maupun nonpejawat sama dalam hal pengawasan di Pilpres 2019. (kn-m10)

Related posts