December 17, 2017

SK Kepengurusan PPP Diterbitkan Menkumham, Ketum Romahurmuzy & Sekjend Asrul Sani

Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy.
Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy.

KarakterNews.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar VIII di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

“Saya sahkan PermenkumHAM dengan nomor M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 tentang dewan pengurus pusat PPP periode 2016-2021, hasil muktamar Pondok Gede,” tegas Menkumham, Yasonna Laoly di Gedung Imigrasi Kemenkum HAM, Rabu (27/4/2016).

Ditegaskan Menkumham, dengan pengesahan Muktamar VIII Pondok Gede, maka hasil Muktamar Bandung dinyatakan tidak berlaku. Dalam surat kepengurusan itu, Romahurmuziy ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal. “Kami berharap dapat terakomodasi dengan baik, kecuali beberapa pihak yang tidak bersedia dilibatkan dalam kepengurusan tersebut,” ujar Yasonna Laoly.

Dari informasi dihimpun menyebutkan, bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, sudah mengesahkan kepengurusan Dewan Pengurusan Pusat Partai Persatuan Pembangunan periode 2016-2021 hasil Muktamar VIII Pondok Gede.

“Dengan dikeluarkan surat pengesahan pengurus DPP Pusat Pondok Gede, dengan demikian pengurusan Muktamar Bandung tidak berlaku lagi,” kata Yasonna Laoly di Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy didampingi Sekretaris Jenderal Asrul Sani menjelaskan, kepengurusan saat ini telah mengakomodasi dari seluruh kubu seperti Muktamar Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

Sekretaris Jenderal PPP periode 2016-2021 Asrul Sani membeberkan, Anggota pengurus DPP PPP kali ini semakin banyak, jumlahnya ada 146 orang, kalau dulu hanya 55 orang. Ke-146 orang itu terdiri dari satu ketua umum, satu sekjen, satu bendahara umum dan 11 wakil ketua, selebihnya anggota,” sebutnya.

Kepengurusan ini juga sudah mewakili kubu muktamar yang lain. “Ada 48 pengurus harian dari muktamar Jakarta. Dari 11 wakil ketua umum itu ada enam orang dari Muktamar Jakarta. Kemudian, dari seluruh jumlah itu ada 44 perempuan dalam kepengurusan tersebut, sehingga sudah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai berlambang Ka’bah ini.

Jelasnya, kata Sekjend PPP ini, setelah disahkannya kepengurusan PPP ini, maka pihaknya akan segera menyusun langkah-langkah bersama pemerintah untuk dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. “Kita segera menyusun langkah dan program, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara,” ucap Asrul.(rpka.c/kn-m09)

Related posts