Siswa ‘Siluman’ di Medan, Kata Shohibul Anshor : ‘Bayangkan Dungunya Negara…’

Koord. Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBasis), Shohibul Anshor Siregar. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara, adanya 252 orang siswa masuk secara ilegal (siswa “siluman”) di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13), mendapat tanggapan serius seorang Akademisi Sosial Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar.

Dikatakan Shohibul Anshor Siregar, masuknya siswa SMA Negeri secara illegal, karena para siswa itu diterima tidak berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pergub Nomor 52 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Online. “Kalau masuk secara illegal, tentu ada norma dan kaedah yang dilanggar termasuk gratifikasi, pungli dan sejenisnya,” ujarnya.

“Sistem PPDB Online, ternyata secara teknis prematur. Selain itu, juga dicurigai menjadi peluang bagi agen-agen untuk bermain. Bagi saya, soal seleksi bukan hal teramat penting, sebab peningkatan populasi, tamat SMP dan diharapkan melanjut ke SLTA adalah sebuah keniscayaan yang harus ditanggungjawabi. Jika tidak, apa arti program wajib belajar 12 tahun,” ungkap Shohibul Anshor di Medan, Minggu (3/9/2017).

Baca Juga:  Ada 252 Siswa 'Siluman' di SMAN 2 dan 13 Medan

Karena itu, ditegaskan Shohibul Anshor, Negara harus hadir menjawab masalah rakyat seperti disebut oleh Nawacita. “Bayangkan dungunya negara memilih hal tidak prioritas memindah kewenangan pengurusan SLTA dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. “Kapan negara tampil memenuhi kewajiban memberi pendidikan kepada warganya sebagai HAM,?” ungkap Koordinator Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBasis) ini bertanya.

“Jika negara punya tanggung jawab, maka negara tidak akan membiarkan daya tampung bermasalah terus. “Lembaga – lembaga negara yang meributinya bukan tidak penting. Namun masalah utamanya adalah kelangkaan. Kelangkaan itu menjadi faktor untuk bermacam penyimpangan,” ungkap Alumnus Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Ketersediaan yang dimaksud, kata Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP – PWMSU) ini , adalah kesempatan dan kapasitas daya tampung sekolah milik negara. “Belum lagi untuk pendidikan tinggi. Contohnya, di Aceh perguruan tinggi milik Ristek sudah banyak di Kabupaten/Kota, tapi di Sumatera Utara hanya tiga (Unimed, USU dan Polmed),” jelasnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Perlu Tahu, Sertifikasi Tanah Belum Sentuh Lahan Eks HGU PTPN II

Sebelumnya diketahui, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara bersama sejumlah wartawan media cetak dan media elektronik, saat melakukan inspeksi mendadak, berhasil menemukan sebanyak 252 siswa ‘siluman’ yang masuk di SMA 2 dan SMA 13 Medan, tidak melalui mekanisme yang diatur Pergub Nomor. 52 Tahun 2017. (kn-m09)

Related posts