Sesuai UU, Golkar Munas Bali Belum Daftar Di Kemenkum HAM

SekjenGolkar_resizeKarakternews.com – Berbagai kalangan memberikan penilaian masing-masing, begitu terbitnya Surat Keputusan (SK) Menkum HAM yang mencabut SK pengesahan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol, dengan tidak mengesahkan hasil Munas Bali. Artinya, terjadi kekosongan kepengurusan di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.

Namun, anggapan kekosongan atau kevakuman kepengurusan Golkar itu, dengan tegas ditepis Sekretaris Jenderal  (Sekjend) Golkar Munas Bali, Idrus Marham. “Memang secara organisatoris, yang sekarang adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Bali. Hanya saja, sesuai UU, belum ada pendaftaran di Kemenkum HAM dan ini akan kita proses,” katanya, saat berbincang, Jumat (1/1/2016).

Kata Idrus Marham, PN Jakarta Utara sudah memutuskan bahwa kepengurusan Golkar yang sah adalah Munas Bali, dan putusan ini diperkuat dengan hasil pengadilan tinggi, meski belakangan Agung Laksono mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Baca Juga:  Munas Ancol Berhak Gelar Munas Tahun 2016

“Keputusan PN Jakarta Utara itu berlaku secara serta merta, dengan berpegang pada putusan pengadilan, kepengurusan hasil Munas Bali mengklaim sebagai yang berwenang memimpin partai. Jadi, tidak benar kalau ada kekosongan,” ujar Idrus Marham.

Kemenkum HAM, sebut Idrus, harusnya tidak perlu menunggu hasil kasasi PN Jakarta Utara untuk menerbitkan SK bagi pengurus Munas Bali. “Kan pendaftaran ini hanya masalah administratif,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, pengesahan kepengurusan Munas Bali hanya tinggal menunggu waktu saja. “Pengurus hasil Munas Riau sudah menyelenggarakan Munas di Bali dan penyelenggaraan itu menurut putusan PN Jakut adalah sah. Jadi tinggal menunggu pengesahan Menkum HAM saja,” jelasnya dalam pesan singkatnya, Kamis (31/12/2015).

Baca Juga:  SK Menkum HAM Tak Punya, Bagaimana Nasib Anggota Dewan Dari Golkar?

Terkait SK pencabutan hasil Munas Ancol, kata Bambang, sejujurnya hal ini bukanlah kejutan. “Kita justru sangat kecewa, sebab sudah sekian lama nasib Partai Golkar diumbang-ambing, dan baru diujung tahun SK Munas Ancol dicabut,” ucapnya.

Sementara, Kemenkum HAM tidak menerbitkan SK kepengurusan hasil Munas Bali dan belum memastikan bagaimana nasib masa depan partai beringin tersebut. “Kita sudah kirim surat ke DPP agar semua permasalahan diselesaikan sesuai AD/ART,” kata Plt Dirjen Administrasi dan Hukum Umum (AHU) Aidir Amin Daud, Jumat (1/1/2016). (kn/j.09)

Related posts