Sekjen Demokrat : ‘Pak JR Hadiri Panggilan Gakkumdu dan Tunggu Putusan PTTUN’

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan didampingi Anggota DPRD Medan, Hendrik Sitompul dan Herry Zulkarnaen, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Rumah Politik Hinca, Minggu (18/3/2018). (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menginstruksikan JR Saragih, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang juga Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara, menghadiri pemanggilan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, besok Senin (19/3/2018).

“Persoalan hukum harus diselesaikan secara hukum. Karena itu diminta kepada Pak JR Saragih, agar datang memenuhi undangan atau panggilan dari Sentra Gakkumdu Bawaslu Sumut, berikan keterangan sejelas-jelasnya, agar semua bisa terang benderang,” kata Hinca Panjaitan, Anggota Komisi III DPR RI, kepada wartawan di Rumah Politik Hinca Panjaitan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Minggu (18/3/2018).

Didampingi Anggota DPRD Medan, Hendrik Sitompul dan Herry Zulkarnaen dan kader Partai Demokrat, Endamia C Kaban,SE,Ak serta Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Binjai, dikemukakan Hinca, ada satu langkah hukum yang masih ditempuh, yakni di PTTUN yang prosesnya sudah berjalan dan tinggal menunggu putusan pada 27 Maret mendatang. “Mari kita bersabar sejenak dan menunggu putusan PTTUN, sebab itulah kilometer terakhirnya. Jika itu dikabulkan, maka JR Saragih dapat mengikut pertarungan di Pilgubsu 2018,” tandasnya.

Baca Juga:  Batas Waktu 14 Hari, JR Saragih Tak Ditahan, Nanti Pengadilan Tentukan

Selain itu, KPU Sumut agar mematuhi putusan PTTUN agar bisa fokus pada penyelenggaraan Pilgubsu 2018. “Saya sebagai Sekjen Partai Demokrat sudah berkumpul dengan kawan-kawan DPD dan para kuasa hukum untuk membincangkan langkah-langkah kedepan terkait persoalan JR Saragih, yang sangat ini menjadi pembahasan di tingkat Nasional,” ungkap Hinca Panjaitan.

Sewaktu menjawab pertanyaan wartawan, dikatakan Hinca, apabila nanti JR Saragih menang di PT TUN, kan bisa saja KPU banding. Namun, perlu diingat bahwa Kantor KPU itu kan bukan kantor nya pengacara, dan sebaiknya KPU fokus saja untuk menyelenggarakan Pemilu.

“Jika KPU fokus menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018, tentu masyarakat akan mendapatkan kepastian akan terlaksananya Pilkada Sumut 2018. Kalau semuanya ini terus diperpanjang, maka KPU kerjanya juga akan terganggu dan masyarakat menjadi bingung, dan hal itu juga membuat JR Saragih merasa dirugikan karena telah banyak menyita waktu,” ujarnya.

Baca Juga:  Terduga Gunakan Dokumen Palsu, Tersangka JRS Terancam 6 Tahun Penjara

Partai Demokrat akan terus berjuang dan tidak akan menyerah demi menegakkan demokrasi dan memperjuangkan hak politik yang terpangkas. Perlu diketahui, berdasarkan informasi dari Kapolri bahwa Provinsi Sumatera Utara termasuk daerah yang masuk dalam indeks kerawanan Pilkada Serentak 2018. “Marilah kita jaga semuanya ini, agar Pilkada Serentak dapat terlaksana dengan damai dan aman,” ajak Hinca.

“Saya ke Sumut ini untuk memastikan semuanya aman, damai dan kader kader Partai Demokrat tetap solid menghadapi masalah ini,” tegas Hinca.

Disinggung terkait kemana dukungan Partai Demokrat, apabila JR Saragih tidak bisa ikut di Pilgubsu 2018, ditegaskan Hinca, bahwa hal itu akan diputuskan setelah tanggal 28 Maret, sebab tanggal 27 Maret 2018 putusan PTTUN akan dibacakan. “Tunggulah, setelah 27 Maret,” ujarnya. (kn-m09)

Related posts