Sekjen Demokrat : Cuti Presiden Kampanye, Tugasnya Tak Melekat Pada Wapres

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, yang juga Anggota DPR RI, dalam dialektika Demokrasi bersama Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Syarif Abdulah Alkadri, Kamis (5/4/2018). (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyatakan, permasalahan cuti Presiden berkampanye, tugas Presiden tidak bisa dikerjakan oleh Wakil Presiden (Wapres), sehingga tak boleh ada kekosongan Presiden dan Wapres.

“Jadi, Jokowi harus cuti meski untuk beberapa jam atau beberapa hari saja saat kampanye Pilpres. Karena tak boleh ada kekosongan kekuasaan dan tugas presiden tidak melekat kepada Wapres,” kata Hinca Panjaitan, yang juga Anggota Komisi III DPR RI, dalam dialektika Demokrasi bersama Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Syarif Abdulah Alkadri, Kamis (5/4/2018) di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Dikatakan Hinca, Presiden itu jabatan publik dan sangat krusial sehingga cutinya harus dibatasi. Apakah selama 6 bulan, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari dan lain-lain. “Cuti itu tidak full, karena diwajibkan dengan ketentuan yang ditentukan oleh KPU,” ujarnya.

Baca Juga:  Sekjen Demokrat : 'Pak JR Hadiri Panggilan Gakkumdu dan Tunggu Putusan PTTUN'

Hinca menyebutkan, cuti itu sudah dilakukan sejak Pilpres 2004 oleh Megawati, Hamzah Haz dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, berbeda konsep cuti Pilpres dan Pilkada. Kenapa harus cuti? Untuk membatasi kekuasaan karena presiden memiliki akses pada semua fasilitas negara, menghindari konlik of interest, dan agar pilpres berlangsung secara fair,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, Syarif Abdulah Alkadri menilai, kalau hal itu harus dikembalikan kepada sistem ketatanegaraan. Dimana Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tugasnya tak melekat kepada Wapres. Maka, tidak bisa ada plt Presiden.

“Yang perlu dipahami, cuti Pilpres itu berbeda dengan cuti dalam pilkada. Dimana tugas-tugas Gubernur, Bupati, dan Walikota, bisa dikerjakan oleh Plt. Selain itu, sistem kekuasaan adalah presidensial. “Jadi, Presiden cuti saat kampanye saja,” kata Syarif Abdulah.

Baca Juga:  Sekjen Demokrat : 'Pak JR Hadiri Panggilan Gakkumdu dan Tunggu Putusan PTTUN'

Kata Syarif, Presiden itu diatur kalau kita baca dalam pasal 10 s/d 15 sebagai kepala negara, memberi abolisi, amnesti, grasi mengangkat duta besar, sebagai kepala negara tidak melekat di Wapres menyatakan darurat, sebagai kepala negara, ini yang harus kita lihat. Kedua sistem ketatanegaraan kita beda dengan Pilkada, kenapa karena sistem ketatanegaraan kita sistemnya distribusen Power, artinya bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah, sistem presidensial itu memberikan kekuasaan dengan sistem otonom, artinya ada pendelegasian kekuasaan kepada wilayah suatu waktu,” ungkapnya. (kn-j09)

Related posts