Segelintir Orang Survei Soal Rokok, Itu Kepentingan Asing Dibiayai Rp 4,5 Miliar

Anggota DPR RI Komisi XI, Mukhamad Misbakhun.
Anggota DPR RI Komisi XI, Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar.

KarakterNews.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun menegaskan, hasil survei terkait kenaikan harga rokok Rp 50.000 per bungkus, diprakarsai Universitas Indonesia itu, untuk kepentingan asing dan terbukti dibiayai sekitar Rp 4,5 miliar.

“Pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan, jangan sampai dengan dasar survei segelintir orang dan apalagi dibiayai asing,” kata Mokhamad Misbakhun, dalam dialektika demokrasi ‘Rokok, Pajak dan Naib Petani Tembakau’ bersama Heri Gunawan (Gerindra), Pimpinan Pergerakan Perlawanan Petani Tembakau dari LIPI Mohamad Sobary, dan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamudji, Kamis (25/8/2016) di Gedung DPR RI.

Disebutkan Misbakhun, dampak dari kenaikan rokok Rp 50 ribu sangat luas. Jelasnya, terlibat sebanyak 6,2 juta orang, dimulai dari petani tembakau, anak istri, keluarga, buruh pabrik, pedagang asongan dan lainnya. “Kontribusi dari rokok itu pada negara sangat besar senilai Rp 145 triliun. Makanya, pemerintah harus bijaksana karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

“Setiap kenaikan cukai tak selalu identik dengan penerimaan negara, sebab selalu lahir banyak pabrik rokok illegal. “Kenapa isu ini selalu diopinikan seolah-olah tak ada kepentingan tembakau di Indonesia. Karena itu, dalam RUU Pertembakauan yang dibahas DPR adalah menjaga kepentingan petani tembakau,” ujar Misbakhun.

Sementara itu, Heri Gunawan menilai isu kenaikan harga rokok Rp 50 ribu itu sebagai gonjang-ganjing politik dan bentuk kepanikan pemerintah bila langsung merespon hasil survei UI itu. Sementara jumlah rokok illegal yang beredar mencapai 11 %. “Pabrikan rokok kita dulu mencapai 4600 -an, tapi kini tinggal 300-an,” paparnya.

Pertanyaannya, apakah dengan berkurangnya pabrikan rokok itu, lalu jumlah perokok dan rokok berkurang?. Justru, kita khawatir isu ini untuk tes masyarakat di tengah kebuntuan pendapatan pajak dan defisit anggaran. “Pajak dari cukai rokok mencapai Rp 145 triliun (2015-2016), sementara dari 100 BUMN hanya menperoleh Rp 30 triliun,” sebutnya.

Karena itu, terlalu sembrono dan gegabah, jika pemerintah tiba-tiba merespon survei UI itu, apalagi dampaknya sangat luas bagi kepentingan rakyat Indonesia. “Fraksi Partai Gerindra akan menolak, bila pemerintah akan menaikkan harga rokok hanya berdasarkan survei,” tandasnya.

Sedangkan Mohamad Sobary menegaskan, dirinya akan terus melakukan perlawanan terhadap petani tembakau. Tembakau ini sama dengan kopera yang diserang AS, tapi AS sendiri memproduksi kopera di negaranya sendiri. “Sejak BJ. Habibie sudah ada lobi-lobi dan diakomodasi dengan menerbitkan Keppres. Namun, ketika Gus Dur Presiden RI, Keppres itu ditunda pemberlakuannya untuk membela petani tembakau,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamudji mengatakan, isu rokok ini pukulan terhadap bangsa Indonesia, khususnya bagi petani di 14 Provinsi. “Seluruh petani tembakau menolak kenaikan itu, karena ini dianggap sebagai “pembunuhan massal” terhadap petani tembakau,” ujarnya.

“Rokok ini penyumbang terbesar pada APBN, APBD dan masyarakat. Jadi, harus ada kejelasan keberpihakan negara kepada petani melalui UU dan menaikkan cukai dari 2 % menjadi 20 % untuk kepentingan pemberdayaan petani,” pungkas tutur Pamudji. (kn-j08)

Related posts