November 23, 2017

Satu Bidan Untuk 1.000 Jumlah Penduduk

bidan_resizeKarakterNews.com – Pemerintah agar tidak sembarangan mengeluarkan izin sekolah bidan, dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dikti), sebab banyak jumlah bidan yang ternyata tidak mempunyai kompetensi dan kemampuan yang memadai sebagai bidan.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani mengatakan hal tersebut dalam forum legislasi ‘RUU Kebidanan’ bersama Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Emi Nurjasmi MKes, dan mantan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono Mohamad, Selasa (7/6/2016) di Gedung DPR RI Jakarta.

“Banyaknya jumlah bidan yang mencapai 325 ribu orang di seluruh Indonesia ini menurut catatan badan kesehatan dunia (WHO) sudah melebihi jumlah yang wajar. Sebab, satu bidan layaknya untuk 1.000 jumlah penduduk. Apalagi sampai ada bidan yang bisa mengeluarkan resep obat, ini tidak bisa dibenarkan. Karena itu, UU Bidan sangat penting untuk mengatur kebidanan,” tegas Irma Suryani.

Kata Irma Suryani, dimasa ke depan, Bidan harus memiliki sertifikat, lesensi, bahkan terakreditasi sebagai legitimasi untuk kompetensi, surat izin praktek kebidanan, baik dari dalam maupun luar negeri. “Tidak semua bidan bisa praktek mandiri, sebab selama ini memang sebagai asisten dokter, tim pelayanan kesehatan, karenanya UU ini akan menjadi dasar hukum bidan di lapangan,” ungkapnya.

Selain itu diperlukan Majelis Kebidanan Indonesia, agar tidak terjadi jual-beli sertifikat, lisensi kebidanan dan sebagainya. UU Bidan ini juga jangan sampai terjadi tumpang-tindih dengan UU Kedokteran, UU Kesehatan, UU Keperawatan dan lain-lain. Hanya saja dengan jumlah bidan yang besar itu, ada masalah distribusi, sehingga masih ada daerah-daerah yang kekurangan bidan. Khususnya di daerah-daerah di luar Jawa. Seperti Ambon NTT, NTB, Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.

Sementara Emi Nurjasmi mengemukakan, kalau 80-an ribu bidan sudah bekerja di seluruh Indonesia. Mereka itu perlu dibekali aturan, perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, pendidikan, keterampilan, dan dukungan dengan kepastian kebijakan UU ini. Mengingat 87 % ibu hamil melahirkan di bidan, dan masih banyak yang meninggal dunia. Apalagi, 20 % daerah masih belum ada bidan.

“Bidan juga perlu pengembangan diri dan keilmuwan untuk pekerjaannya yang dinamis. Sebab, keberadaan bidan itu berdampak langsung kepada masyarakat. “Keunikannya adalah bidan itu melayani ibu dan anak sejak kehamilan 27 hari sampai kelahiran dan hingga Balita,” ujar Emi Nurjasmi.

Sedangkan Kartono Muhamad mengatakan IDI mendukung UU Kebidanan, hanya saja yang perlu diperhatikan antara lain peranan IBI sebagai organisasi profesi bidan, kriteria apa yang disebut bidan, kompetensi yang harus dipenuhi, dan wewenangnya apa saja yang harus dimiliki, juga perlunya pengawasan dan lain-lain.

“Kita boleh bercita-cita tinggi, tapi harus bisa direalisasikan. Seperti halnya mengeluarkan resep dokter, yang namanya bidan itu memang tidak boleh mengeluarkan resep obat, sebab itu melanggar UU,” ujar Kartono. (kn-j09)

Related posts