Satgas Anti SARA dan Badan Siber, Mata dan Telinga Presiden Ambil Keputusan

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

KarakterNews.com – JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Fahri Hamzah menegaskan, keberadaan Satgas Anti SARA dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berada langsung di bawah Presiden. Namun, kedua badan ini tidak di konversi menjadi alat untuk menghambat dan menekan kebebasan berpendapat.

“Saya setuju Satgas Anti SARA dan Badan Siber ini di bawah Presiden. Sebab, ini adalah mata dan telinga Presiden dalam mengambil keputusan. Jadi, tolong itu digunakan sebagai mata dan telinga Presiden saja, jangan digunakan sebagai mekanisme politik untuk kriminalisasi,” kata Fahri Hamzah, Senin (8/1/2018) di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta.

Kriminalitas yang sudah diatur dalam undang-undang, biarlah diproses melalui mekanisme yang normal, jangan dibuat atau didesain. Politisi PKS ini mengimbau agar keberadaan Satgas Anti SARA dan BSSN, jangan sampai dipakai untuk kepentingan tertentu yang tidak semestinya. “Misalnya, memantau media sosial untuk mengetahui siapa saja yang menghina Presiden dan keluarganya, atau siapa yang menghina pejabat,” ungkapnya.

Laporan-laporan ini bisa berbahaya. Karena itu adalah dinamika yang harus kita terima dahulu. Kalau ada orang yang kecewa dengan itikad masyarakat, biarkan saja masyarakat yang melaporkan. Biarlah dinamika itu terjadi secara independen dan natural. “Kita berharap agar jangan sampai ada lembaga negara yang justru digunakan karena ada kepentingan pribadi,” tegasnya.

“Sangat tidak sehat, jika menggunakan institusi-institusi negara yang ada, tapi dengan tujuan untuk menghambat kebebasan warga negara dalam berpendapat dan berbicara. Meskipun ada diantara kebebasan berpendapat dan berbicara itu yang kebablasan, tapi mekanisme kebebasan itu akan melakukan koreksi terhadap kebebasan itu sendiri,” kata Fahri Hamzah. (kn-j08)

Related posts