Ranperda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Disahkan DPRD Medan

Anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura, Hj Ratna Sitepu menyalam Walikota Medan H Dzulmi Eldin, seusai menyampaikan pandangan Fraksi terkait Ranperda.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura, Hj Ratna Sitepu menyalam Walikota Medan H Dzulmi Eldin, seusai menyampaikan pandangan Fraksi terkait Ranperda.

KarakterNews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung bersama Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S, M.Si, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (22/11/2016).

Ranperda yang baru disahkan ini sebagai tindak lanjut dari maraknya praktek-praktek yang merendahkan martabat dan derajat kemanusiaan terutama perempuan dan anak di bawah umur sehingga dianggap penting diberikan perlindungan kepada mereka dari praktek kekerasan dan perdagangan orang.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan ini memuat agenda penyampaian laporan pansus, penyampaian pendapat fraksi dan pengambilan keputusan serta penandatanganan persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD dengan Walikota Medan terhadap Ranperda tersebut.

Baca Juga:  Tinjau Pelayanan Publik, Walikota Datangi Kantor Imigrasi I Medan

Ketua Pansus Ranperda, Irsal Fikri (Anggota DPRD Medan dari Fraksi PPP) menjelaskan Pansus telah merampungkan pembahasan penyempurnaan Ranperda ini berdasarkan masukan dan usulan perbaikan pada beberapa poin-poin tertentu yang dianggap penting dan krusial.

Dihadapan seluruh Fraksi di DPRD Kota Medan, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD Kota Medan, tercapai kesepakatan oleh pimpinan DPRD dan Walikota Medan, yang ditandai penandatanganan persetujuan bersama kedua pimpinan legislatif dan eksekutif tersebut. Selanjutnya, akan disampaikan ke Gubernur Sumatera Utara sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan nomor register peraturan daerah serta diundangkan lalu dapat diimplementasikan oleh eksekutif.

Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin menyambut baik disahkannya Ranperda ini mengingat meningkatnya angka perdagangan manusia setiap tahunnya di Kota Medan, serta perlu memberi jaminan HAM bagi para perempuan dan anak di bawah umur.

Baca Juga:  Tinjau Korban Kebakaran, Walikota Medan : 'Kami Hadir Untuk Membantu Ringankan Beban'

“Dengan posisi geografis Kota Medan yang dianggap potensial sebagai salah satu tempat transit dan tujuan perdagangan orang di Indonesia, Pemerintah Kota Medan melakukan antisipasi dan pencegahan terhadap perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak di bawah umur melalui kebijakan dan program pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang,” ungkap Dzulmi Eldin.

Disahkannya Ranperda ini tidak terlepas dari kesembilan Fraksi DPRD Kota Medan yang sepakat menerima Ranperda ini untuk disahkan menjadi Perda Kota Medan dengan memberi catatan perhatian kepada Pemerintah Kota Medan. (kn-m08)

Related posts