Rabu Ini, UU MD3 Berlaku Efektif, Pelantikan Pimpinan Tambahan Tunggu Surat Kemenkumham

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo .

KarakterNews.com – JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum melantik Pimpinan tambahan baru jatah PDIP hasil revisi UU MD3. Pasalnya, DPR masih menunggu surat penomoran UU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Untuk diketahui, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) belum meneken UU MD3 yang disahkan di sidang paripurna DPR pada 14 Februari lalu. Namun, UU itu disebut tetap akan berlaku efektif setelah 30 hari disahkan, yakni, hari ini, Rabu (14/3/2018).

“Nanti kita koordinasi dengan Menkumham, ini kan ada waktu 30 hari. Nah, saya dengar ya, saya belum tahu. Harusnya 30 hari itu sudah bisa, waktunya Rabu besok, tapi kan harus ada surat,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Baca Juga:  Presiden Belum Tandatangani UU MD3

Disamping itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyebutkan, pelantikan Wakil Ketua DPR tambahan mesti menunggu surat terlebih dahulu. “Secara terperinci mekanisme yang ditempuh DPR, setelah menerima surat dari Kemenkumham,” ujarnya.

“Ketika nanti penomoran dilakukan, UU itu otomatis berlanjut. Dan yang dilakukan DPR mengirim surat kepada PDIP untuk segera mengirim nama kadernya yang terbaik untuk duduk atau akan dilantik nanti dalam posisi Wakil Ketua DPR,” kata Bamsoet panggilan akrab Bambang Soesatyo.

Bamsoet menyebut, hingga saat ini PDIP belum mengirimkan suratnya. Soal bidang yang akan dibawahi Wakil Ketua DPR dari PDIP, Ketua DPR juga masih merahasiakannya. Namun, satu yang pasti, DPR telah menyiapkan ruangan untuk pimpinan tambahan tersebut.

Berlaku Efektif
Hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) bakal efektif berlaku pada Rabu (14/3/2018) hari ini. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), apakah akan meneken undang-undang tersebut atau tidak.

Baca Juga:  Dari Diskusi UU MD3, Ketua MPR dan DPR RI Didesak Letakkan Jabatan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui, saat ini Jokowi mendengar seluruh aspirasi dari masyarakat terkait UU MD3. “Masak nunggu satu hari aja nggak sabar. Tapi yang jelas Presiden mendengar aspirasi dari publik masyarakat karena kewenangan nanti kalau sudah diwenangkan kan bukan lagi menjadi domainnya pemerintah maupun DPR,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Pramono mengatakan peluang masyarakat menolak undang-undang itu masih terbuka melalui gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Pokoknya, jika Rabu (14/3/2018) besok sudah lewat kan yang penting sudah ada nomornya. Kalau ada nomornya kemudian dari Kumham apa yang menjadi keinginan teman-teman di DPR bisa dilakukan.

Baca Juga:  Pro Kontra UU MD3, PMII Unjukrasa Tolak 6 Poin

Sebelumnya diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Presiden Jokowi segera bersikap untuk menandatangani revisi UU MD3. Dan juga meminta semua pihak tidak meributkan sikap Jokowi yang belum mau meneken UU MD3.

Pasalnya, UU MD3 tetap akan berlaku efektif setelah 30 hari disahkan, meski tidak diteken Presiden RI. “Kami mengharapkan Pak Jokowi segera mengambil sikap untuk menandatangani. “Tidak perlu lagi ada yang diributkan UU MD3 karena mekanismenya sudah jelas,” tegas Bamsoet di gedung DPR, pada Selasa (6/3/2018) lalu. (kn-m10)

Related posts