December 15, 2017

Pungutan Dana Hasil Penjualan BBM Ditunda

pertamina_resizeKarakternews.com – Berdasarkan keputusan rapat terbatas dipimpin Presiden, Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, pada Senin (4/1/2015), secara resmi Pemerintah memutuskan menunda melakukan pungutan untuk dana ketahanan energi melalui setiap liter premium dan solar yang dibeli masyarakat.

Hal ini dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. “Indonesia sangat membutuhkan dana ketahanan energi untuk membangun energi baru dan terbarukan. Hanya saja, pemerintah menyadari perlu menata waktu pelaksanaan dan regulasinya sehingga tidak menimbulkan polemik.

“Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan dana ketahanan energi harus diimplementasikan dengan mekanisme APBN. Karenanya, dana ketahanan energi ini akan diusulkan saat pemerintah membahas APBN Perubahan bersama DPR RI,” kata Sudirman Said.

Sebelumnya, sebut Sudirman, pemerintah awalya akan memungut Rp 300 dari harga satu liter solar dan Rp 200 dari harga satu liter premium yang dibeli masyarakat, dimana asumsi dana pungutan yang terkumpul dalam setahun bisa mencapai Rp 16 triliun dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan energi baru dan terbarukan maupun subsidi untuk daerah yang belum teraliri listrik.

Namun pelaksanaan pungutan dana ketahanan energi, seyogianya dilakukan pada 5 Januari 2016 berbarengan dengan berlakunya harga baru bahan bakar minyak, ditunda pelaksanaannya, karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Energi tahun 2007.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, pemerintah tetap menjalankan kebijakan untuk memungut dana dari harga jual bahan bakar minyak (BBM) per 5 Januari 2016. Namun, pemanfaatan dana pungutan untuk pengembangan energi baru terbarukan, disesuaikan dengan nama dana pengembangan energi baru terbarukan.

“Keputusan untuk tetap menjalankan dana pungutan BBM karena sesuai landasan hukum dalam UU nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa dana pungutan ini hanya bisa digunakan untuk penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan, di mana sumber dananya diambil dari pungutan energi fosil. “Disepakati akan dibuat PP dari UU 30 tahun 2007 itu dan akan ada Permen ESDM,” kata Darmin di Jakarta, Senin (4/1/2015).

Penerapan dana pungutan pada 5 Januari, belum bisa dikelola oleh satu badan usaha khusus seperti yang direncanakan sebelumnya. Pasalnya, pemerintah mengakui masih belum diputuskan apakah mekanisme dana ini akan disetor kepada badan layanan umum (BLU) atau diberikan kepada Pertamina untuk mengelola.

Karena pungutan dana ketahanan energi ditunda pelaksanaannya, maka harga keekonomian BBM seperti solar turun dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.650, premium non Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) turun dari Rp 7.300 menjadi Rp 6.950, dan premium Jamali turun dari Rp 7.400 menjadi Rp 7.050. (ks.c/rpka.c/kn/j.09)

Related posts