PT TUN Kabulkan Eksepsi KPU Sumut, JR Saragih Dihukum Bayar Rp 466.000

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, JR Saragih – Ance Selian bersama pendukungnya, sewaktu menyerahkan berkas pendaftaran ke Kantor KPU Sumut, beberapa waktu lalu. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengabulkan eksepsi tergugat (KPU Sumut) dalam gugatan diajukan pasangan JR Saragih-Ance Selian, pada sengketa pencalonan di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) Tahun 2018.

Dalam amar putusan dibacakan Hakim Ketua Bambang Edi Soetanto, “PT TUN menyatakan, gugatan pihak penggugat yaitu Jopinus Ramli Saragih tidak diterima,” katanya, di ruang Sidang Utama PT TUN Medan, Jalan Peratun, Kota Medan, Selasa (27/3/2018).

Selain PT TUN Medan menerima eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebagai tergugat. Selain menolak gugatan, Majelis Hakim juga membebani penggugat (JR Saragih) wajib membayar uang perkara persidangan sebesar Rp 466.000.

Baca Juga:  Dibutuhkan 764.578 Pemilih untuk Maju Jalur Perseorangan di Pigubsu 2018

Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada penggugat (JR Saragih-Ance Selian), untuk melakukan kasasi hingga ke Mahkamah Agung (MA), dengan memiliki waktu lima hari untuk mengajukan kasasi ke MA.

“Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menerima eksepsi tergugat,” tegas Majelis Hakim, Bambang Edi Seotanto.

Dalam eksepsi sebelumnya, Kuasa Hukum KPU Sumut, Hadiningtyas mengungkapkan, dalam eksepsinya mereka menyatakan bahwa gugatan JR-Ance adalah prematur karena diajukan sebelum putusan Bawaslu Sumut dalam sengketa ini selesai dilaksanakan.

“Batas akhir pelaksanaan putusan Bawaslu Sumut, pada 16 Maret 2018, sedangkan penggugat mendaftarkan gugatannya pada 7 Maret 2018,” kata Hadiningtyas, saat ditemui seusai pembacaan putusan.

Setelah pembacaan putusan, bakal calon cawagub Ance Selian menyatakan, mereka masih tetap bertekad untuk maju menjadi pasangan cagub dan cawagub. “Kan belum selesai ini,” ungkapnya.

Baca Juga:  Satukan Langkah Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, KPU se Sumut Rapim di Berastagi

Secara terpisah, Kuasa Hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah selanjutnya pasca putusan PT TUN, termasuk soal melanjutkan kasus hingga ke tahap Kasasi. “Nanti, kita akan koordinasi dulu,” ujarnya, seusai sidang.

Sedangkan Ance Selain mengklaim akan terus melanjutkan proses hukum hingga ke MA untuk menuntut keadilan. “Yang jelas, kami akan menempuh jalur Kasasi,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain tidak banyak berkomentar. “Partai Demokrat menghormati putusan PT TUN tersebut,” ujarnya.

“Yang jelas Partai Demokrat menghormati. Kami tetap mematuhi proses hukum yang berjalan. Kalau itu ditolak, kami coba nanti diskusi dengan DPP apa perintah selanjutnya. Saya nggak bisa berkomentar banyak karena baru Plt,” ungkap Herri Zulkarnain. (kn-m09)

Related posts