‘Prahara’ Dirut Bank Sumut, Kata Anggota Komisi II DPR : Komitmen Itu Tak Lazim

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Hanura, Rufinus Hotmaulana Hutauruk.

KarakterNews.com – JAKARTA – Sejak awal proses pengangkatan Edie Rizliyanto sebagai Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut, dinilai janggal. Pasalnya, saat fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dua tahun lalu, Edie Rizliyanto mempersiapkan surat pernyataan tertanggal 29 Januari 2015, ditujukan untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kejanggalan tersebut terlihat langsung dalam penyebutan status diri, sebagai pengirim surat, Edie Rizliyanto mengaku sudah menjabat Direktur Utama PT Bank Sumut. Padahal, posisi Edie masih calon Direktur Utama.

Kemudian pada pembuka kalimat, Edie Rizliyanto mengembalikan statusnya sebagai calon: “Dengan ini menyatakan bahwa apabila pencalonan saya disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka saya berkomitmen untuk…”.

Dalam surat pernyataan ditandatangani diatas materai oleh Edie Rizliyanto, telah dijadikan pertimbangan dan lampiran surat OJK kepada Gubernur Sumut, untuk menyetujui peralihan jabatan Edie Rizliyanto dari Direktur menjadi calon Direktur Utama PT Bank Sumut.

Surat OJK kepada Gubernur Sumut itu ditandatangani Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nelson Tampubolon, tertanggal 4 Februari 2015.

Bahkan, Nelson Tampubolon mengakui adanya surat pernyataan tersebut, saat dikonfirmasi seusai mengikuti RDP dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, pada Rabu (29/3/2017) lalu, sebagaimana dilansir teropongsenayan.com. “Itu sudah agak lama yah. Itu surat pernyataan itu. Semua calon kita minta surat pernyataan bahwa dia kalau nanti terbukti ada hal-hal yang tidak diungkap di dalam fit and proper test, dia bersedia mengundurkan diri. Kita selalu minta administratif, supaya komitmen dia,” ungkapnya.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi, Penyidik Jaksa Periksa Dirut & Para Petinggi Bank Sumut

Untuk diketahui, ada tujuh poin yang dinyatakan Edie sebagai komitmen dalam surat itu, diantaranya membuat rencana strategis berdasarkan prioritas untuk meningkatkan kinerja PT Bank Sumut, memperbaiki kinerja Bank Sumut, termasuk menurunkan NPL minimal 1% pada akhir 2015 dan memperbaiki permodalan bank.

Kemudian poin ketiga, meningkatkan kualitas implementasi GCG dan manajemen resiko yang tercermin dari membaiknya ranting RBBR dengan peringkat komposit 2 pada akhir tahun 2015. Keempat, menyusun strategi yang konkret di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kinerja (performance based culture) guna mendukung peningkatan kinerja Bank Sumut dan siapkan kepemimpinan Bank Sumut secara lebih baik.

Selanjutnya pada poin kelima, meningkatkan pengetahuan mengenai tata kelola yang baik dibidang Teknologi Informasi serta menyusun road map pengembangan IT Bank Sumut sehingga selaras dengan pengembangan usaha baik kegiatan perbankan konvensional maupun syariah. Keenam, menyusun strategi pengembangan usaha syariah secara konkrit baik aspek pemenuhan Sumber Daya Manusia yang kompeten, produk yang mampu bersaing serta aspek pemasaran. Dan poin ketujuh, melaporkan pelaksanaan kegiatan pada butir 1 s.d 6 kepada Kantor (OJK) Regional V Sumatera dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

Baca Juga:  'Prahara' Dirut Bank Sumut, Kata Anggota Komisi XI DPR : Negara Ini Ada Aturannya

Menyikapi hal tersebut, Direktur Pengawasan Bank OJK Kantor Regional V Sumatera, Anton Purba tidak bersedia menjawab pasti apakah Edie Rizliyanto dalam kapasitasnya sebagai Dirut Bank Sumut telah memenuhi komitmennya. Padahal, poin itu jelas menyebutkan bahwa Kantor OJK Regional V adalah pihak yang akan mendapatkan laporan berkala dari Edie setelah menjabat Dirut Bank Sumut.

Melalui layanan pesan singkat (short message service/SMS) telepon seluler yang disampaikan pada Rabu (5/4/2017) sekira jam 16.34 WIB, Anton Purba menjawab, “Selamat sore, terkait laporan yg bapak maksud jika hal tsb berkaitan dgn komitmen ybs agar dikonfirmasi langsung kpd ybs pak.”

Selanjutnya Anton Purba menyampaikan, “Hal-hal yg berkaitan dgn pengawasan dan pencalonan direksi bank, sdh memiliki ketentuan yg jelas, dan seorang direktur bank tentunya hrs mengikuti ketentuan yg ada.”

Baca Juga:  Kata Anggota Komisi C DPRD : Direksi Bank Sumut Dinilai Gagal

Secara terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengkritisi tindakan OJK saat menyetujui pengangkatan Edie Rizliyanto sebagai Dirut Bank Sumut dua tahun lalu. “Persetujuan itu salah dan tidak lazim, bila didasari komitmen yang disampaikan Edie Rizliyanto.

“Isi komitmen seperti itu tidak lazim dibuat oleh seorang pejabat Dirut. Karena, sebagai pribadi, Dirut tidak boleh melakukan hal itu. Komitmen tersebut adalah komitmentnya BoD (board of director) dan BoC (board of Commissioner) bank, yang mengatasnamakan bank,” tandas Politisi Partai Hanura ini.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II ini mengungkapkan, isi komitmen yang disampaikan tidak salah. Hanya saja, komitmen seperti itu tidak lazim disampaikan secara pribadi atau perorangan anggota direksi. Komitmen itu harusnya atas nama bank sebagai institusi. Sehingga, komitmen seperti itu harus ditandatangani bersama para direksi (BoD) dan para komisaris (BoC). (kn-j08)

Related posts