PPATK Soroti 53 Transfer Dan 1.066 Transaksi Tunai Jelang Pilkada

KarakterNews.com – JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) menyoroti transaksi tunai maupun transfer. Pasalnya, ada 1.066 laporan transaksi tunai dan 54 transaksi melalui transfer.

“Bahwa ada sebanyak 53 transaksi melalui transfer dan 1.066 transaksi tunai,” ungkap Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, di sela-sela Diskusi Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Pers Nasional di Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/3/2018).

Kepala PPATK Kiagus Ahmad menegaskan temuan itu bukan berarti pasti tindak pidana. “Tapi itu adalah laporan transaksi,” sebutnya, seraya menambahkan dari temuan itu akan diperdalam atau dibagi-bagi lagi mana yang benar-benar tindak pidana.

Kiagus Ahmad mengatakan, ada bermacam-macam transaksi mencurigakan, sesuai undang-undang, pertama tidak sesuai dengan karakter sifat dari si pelaku seperti seorang pejabat dalam transaksinya berulang-ulang, kemudian dapat uang masuk dalam jumlah yang signifikan.

Kiagus Ahmad menjelaskan transaksi mencurigakan lainnya, yakni diduga mendapatkan uang itu dari hasil kejahatan atau upaya dari hasil kejahatan, serta ada upaya memecah transaksi hingga masuk dalam kategori keuangan bisa.

Untuk diketahui sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan, telah menerima laporan 1.119 transaksi mencurigakan yang masuk pada akhir 2017 hingga awal 2018, yang diduga terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 ini.

“Laporan transaksi mencurigakan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan,” jelas Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Kantor PPATK, Jakarta, pada Jumat (23/3/2018) lalu.

Dikemukakan Dian Ediana, dari total 1.119 laporan aliran dana mencurigakan tersebut, ada beberapa transaksi yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. “Ini terkait Pilkada yang jelas, secara otomatis juga berkaitan dengan calon-calon kepala daerah itu,” ujarnya.

“Laporan-laporan itu akan diidentifikasi PPATK, agar bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. “Kalau terkait Pemilu kami bawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalau hanya pidana biasa ke pihak Kepolisian,” tegas Wakil Kepala PPATK. (at./kn-m10)

Related posts