November 23, 2017

Politisi PKS Nilai, Budi Gunawan Cocok Duduk di Kursi Tri Brata-1

Kapolri Badrodin Haiti saat berdialog dengan Wakapolri Budi Gunawan.
Kapolri Jendral Badrodin Haiti saat berdialog dengan Wakapolri Komjen Budi Gunawan.

KarakterNews.com – Menjelang berakhirnya jabatan Kapolri Badrodin Haiti, saat ini pembicaraan soal bursa kursi Tri Brata-1 yang baru kembali bergulir, apalagi sejumlah nama mulai muncul ke permukaan. Meskipun, ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan menggantikan Badrodin Haiti sebagai Kapolri, namun sosok Budi Gunawan dianggap lebih cocok duduk di kursi Tri Brata-1 tersebut.

“Siapa calon yang paling layak, yang paling layak ya Budi Gunawan lah, saya bukan PDI Perjuangan, saya PKS tapi saya pilih Budi Gunawan,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Alhabsyi, seraya mengemukakan Budi Gunawan adalah sosok yang paling ideal untuk menjadi Kapolri menggantikan posisi Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun.

Saat berbicara di Kompleks Parlemen, Rabu (25/5/2016), kepada wartawan dikemukakan Anggota Komisi III DPR RI ini, Budi Gunawan adalah sosok yang paling karismatik di antara nama-nama yang berpangkat bintang tiga lainnya yang memiliki peluang sama untuk menjadi Kapolri.

“Figur Budi Gunawan masih memiliki waktu yang panjang di Kepolisian dan dia adalah sosok profesional yang menguasai bidangnya dan pernah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon kapolri,” papar Abu Bakar.

Menyinggung soal perpanjang jabatan, dikemukakan Abu Bakar Alhabsyi, kalau Presiden Joko Widodo tetap menginginkan memperpanjang masa jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri, hal itu adalah wewenang Presiden. Tapi, Abu Bakar menanyakan apa dasarnya Presiden tetap memperpanjang masa jabatan Badrodin. “Jika diperpanjang, ini wewenang Presiden, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Cuma kita akan tanyakan semoga dasar yang dipakai Presiden jelas,” sebutnya.

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Desmon J Mahendra meminta Presiden mengkaji lebih dalam undang-undang (UU) yang mengatur soal jabatan Kapolri. “Jika perpanjangan harus ada dasar hukumnya dulu. UU Kepolisian itu kan tidak jelas boleh atau tidak boleh. Bila dilihat Pasal 30 Ayat 2 UU Kepolisian, bahwa pejabat kepolisian itu bisa diperpanjang dari 58 menjadi 60 tahun,” paparnya.

“Kalau mau diperpanjang maka perlu ada Perppu, kalau enggak nanti melanggar UU. Makanya dibenahi dulu hukumnya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini, seraya menambahkan, Komisi III DPR netral dalam perkara pemilihan Kapolri. (k24.c/kn-m08)

Related posts