February 21, 2018

Pilgub Sumut 2018, Deklarasi Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi diapit dua calon wakil gubernur, Musa Rajeckshah dan Sihar Sitorus. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi menghadiri deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2018.

Deklarasi tersebut digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut berlangsung di halaman Istana Maimun Medan, Rabu (14/2/2018), yang juga dihadiri calon Wakil Gubernur Musa Rajeck Shah dan Sihar Sitorus, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Anggota Bawaslu Herdie Munthe dan Aulia Andri, mewakili Pangdam I/BB, mewakili Kajatisu dan para pendukung pasangan calon.

Gubernur Erry Nuradi berharap pesta demokrasi yang akan dilaksanakan ini tidak membuat masyarakat Sumatera Utara terpecah belah. Karena selama ini Sumatera Utara yang merupakan negeri berbilang kaum, kekondusifan dan toleransinya masih terjaga. “Jangan karena Pilkada, masyarakat Sumut menjadi terpecah belah,” ujarnya.

Baca Juga:  Djarot Akui Maju di Pilgub Sumut Karena Ada 'Modal Kuat'

Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menyatakan menolak politik uang dan politisasi SARA. Aparat penegak hukum diminta agar menindak tegas pelaku kampanye hitam yang menyebarkan kebencian apalagi yang berbau fitnah. Berbau fitnah yang dapat memecah belah suku agama ras dan golongan (SARA).

Demikian juga terhadap politik uang demi memenangkan pasangan calon apalagi itu dilakukan dengan menekan calon pemilih dari kelompok tertentu. Karena ini juga berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini,” kata Tengku Erry Nuradi.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan politik uang merupakan ancaman bagi demokrasi bangsa. Seluruh elemen harus menolak politisasi SARA dan politik uang di Pilkada. “Mari kita bersama melawan politik uang dan politisasi SARA di Pilkada,” ajaknya.

Baca Juga:  Djarot Akui Maju di Pilgub Sumut Karena Ada 'Modal Kuat'

“Politik uang merupakan pelanggaran serius di Pilkada. Karenanya, ada sanksi tegas atas pelanggaran itu. Bahkan bagi paslon, meskipun ada sudah terpilih, sudah ditetapkan KPU, bila terbukti secara terstruktur, sistematis dan massif, bisa dikenai sanksi diskualifikasi,” kata Syafrida Rasahan.

Begitu juga politisasi SARA. Politisasi SARA begitu berbahaya bagi persatuan. Apabila masyarakat hanya mau memilih karena mendapat uang, dan politisasi SARA, maka demokrasi kita terancam,” ungkap Ketua Bawaslu, seraya menjelaskan deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA merupakan agenda nasional yang digelar serentak di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengimbau masyarakat untuk berperan aktif di Pilkada. “Tentukanlah pilihan berdasarkan program pasangan calon, bukan karena politisasi SARA atau politik uang,” ujarnya.

Baca Juga:  Djarot Akui Maju di Pilgub Sumut Karena Ada 'Modal Kuat'

Kapolda Sumut mengingatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, media, agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. “Berikanlah pencerahan kepada masyarakat untuk menolak berita bohong yang dapat memecah bangsa,” pinta Irjen Paulus Waterpauw. (kn-m09)

Related posts