December 18, 2017

Persyaratan Calon Parpol di Pilkada 2018, Kata KPU Sumut : Ini Ketentuannya

Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea bersama Komisioner lainnya, Yulhasni, Nazir Salim Manik dan Benget Silitonga, saat rapat pleno, beberapa waktu lalu. (ist)

KarakterNews.com – MEDAN – Undang-Undang (UU) No. 10/2016 Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Baca Juga:  Empat Sekretaris Ditarik, KPU Sumut Sesalkan Sikap Bupati

Berdasarkan PKPU No. 3/2017 tentang Pencalonan, ketentuan diatur sesuai Pasal 5 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus :

Baca Juga:  Dukungan Calon Perseorangan Pilbup Langkat 53.552 Pemilih

a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu terakhir x 20% (dua puluh persen), dan

b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen), c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

(5) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :

a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau

b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(6) Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Dari ketentuan tersebut, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga mengemukakan, bahwa Partai Politik yang dapat mencalonkan adalah Partai Politik peserta Pemilu 2014. Selain itu, Partai Politik yang dapat mencalonkan (baik yang menggunakan ketentuan perolehan kursi, maupun perolehan suara) adalah hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD. “Yang dimaksud dengan perolehan suara 25% adalah jumlah hasil perkalian 25% dengan akumulasi (jumlah keseluruhan) seluruh suara sah hasil Pemilu 2014 di daerahnya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Dibutuhkan 764.578 Pemilih untuk Maju Jalur Perseorangan di Pigubsu 2018

Sementara itu, Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga menambahkan, partai politik yang bisa mencalonkan tetap hanya parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi di DPRD hasil Pemilu 2014. Namun, perhitungan 25% suara sah nya dikalikan dengan total suara sah Pemilu Legislatif 2014, bukan hanya dengan total suara sah semua partai politik yang duduk di DPRD. (rel/kn-m10)

Related posts