December 18, 2017

Perppu Ormas Selesai 24 Oktober

Anggota Komisi II DPR, TB Ace Hasan Sadzili dalam forum legislasi ‘Babak Akhir Pembahasan Perppu Ormas?’ bersama Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, di DPR RI Jakarta. (ist)

KarakterNews.com – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, TB Ace Hasan Sadzili menyatakan, Fraksi Golkar akan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017, tentang pembubaran ormas dengan alasan yang kuat. Seperti, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah mendeklarasikan negara khilafah.

Perppu Ormas itu, targetnya selesai pada 24 Oktober 2017. DPR RI hanya memberikan justifikasi menerima atau menolak Perppu, dan akan dibahas di Sidang Paripurna DPR RI,” kata Ace Hasan Sadzili, dalam forum legislasi ‘Babak Akhir Pembahasan Perppu Ormas?’ bersama Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, Selasa (10/10) di DPR RI Jakarta.

Disebutkan Ace Hasan Sadzili, Komisi II DPR sudah menampung aspirasi masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada Senin (16/10/2017) akan rapat internal bersama para pakar, ormas, akademisi dan pihak-pihak terkait untuk dimintai masukan tentang Perppu Ormas tersebut, dan dilanjutkan pada Kamis (19/10/2017), yang akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi DPR dan pada Kamis (24/10/2017) akan disampaikan pada Sidang Paripurna DPR RI.

Baca Juga:  Perppu Ormas Bukan Untuk Berangus Ormas

“Fraksi Partai Golkar akan mengusulkan, agar mendatangkan Panglima TNI, Kapolri, BIN dan Menag RI, karena Perppu Ormas ini terkait dengan semua institusi negara. Yang pasti, Golkar akan berhadapan langsung dengan ormas yang merongrong Pancasila dan mengancam kedaulatan negara,” ungkap Ace Hasan.

Sekedar diketahui, HTI sudah ada di 32 provinsi itu siap mengganti Pancasila dengan khilafah. Hal ini akan mengancam kedaulatan NKRI. Selain HTI, kita siap berhadapan dengan sparatisme dan terorisme,” tegas TB Ace Hasan Sadzili.

Sementara itu, UU No.17 tahun 2013, disebutkan Ace Hasan, pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap Ormas yang melawan Pancasila, maka dikeluarkan Perppu tersebut. “Kalau HTI keberatan bisa gugat ke PTUN. Jadi, Perppu ini sebagai tindakan preventif negara untuk menyelamatkan kedaulatan negara, dan dalam demokrasi tidak bisa sebebas-bebasnya bertindak, melainkan harus mengikuti aturan,” pungkasnya.

Baca Juga:  Perppu Ormas Bukan Untuk Berangus Ormas

Sedangkan, Ray Rangkuti mengakui, jika HTI itu jelas-jelas anti Pancasila. “HTI itu tidak jujur karena tindak-tanduknya anti Pancasila. Bahkan negara ini disebut sebagai negara thogut. Jadi, Perppu ini akan tepat di orang yang tepat, dan bisa berbahaya jika dipegang oleh orang yang salah,” paparnya. (kn-j08)

Related posts