September 26, 2018

Perppu Diterbitkan, KPU Revisi PKPU Peserta Pilkada Bermasalah

KarakterNews.com – JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan, Pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), kalau ingin mendorong revisi Peraturan KPU (PKPU) pencalonan kepala daerah.

“KPU tetap menegaskan tidak akan merevisi PKPU tanpa ada revisi terhadap UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Jika kami diminta untuk merevisi PKPU, maka silakan pemerintah membuat Perppu-nya, atau silakan bila ada masyarakat sipil yang memiliki legal standing melakukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), atau kemudian juga ada revisi (UU secara terbatas) dari DPR,” kata Ilham Saputra, kepada wartawan, seusai mengisi Diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2018).

Ilham menegaskan, jika hingga saat ini KPU masih mengacu kepada UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai dasar hukum bagi status calon Kepala Daerah bermasalah hukum. “UU Pilkada itu mengatur penggantian calon kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol atau perseorangan hanya bisa terjadi dengan sejumlah syarat. Yakni, calon tak lolos tes kesehatan, berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

“Calon kepala daerah yang tersangka korupsi itu statusnya masih tersangka, maka (status hukum) belum berkekuatan hukum tetap. Belum diputuskan oleh pengadilan apakah dia bersalah atau tidak. Mengapa kami sampai saat ini belum melakukan revisi PKPU, sebab UU Pilkada masih menyatakan demikian,” ungkap Ilham.

KPU juga mempertimbangkan untuk berhati-hati dalam melakukan wewenang diskresi atau mengatasi persoalan tanpa aturan yang jelas dalam UU. Ini merespons usulan pemerintah agar KPU melakukan kewenangan diskresi dengan melakukan revisi terhadap PKPU pencalonan kepala daerah. “KPU tidak mau (melakukan kewenangan diskresi). Kami harus hati-hati. Kalau Perppu dikeluarkan, maka baru kita bisa melakukan revisi PKPU,” ujar Ilham.

Sebelumnya diketahui, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan pemerintah tetap memilih opsi revisi PKPU tentang pencalonan kepala daerah dibandingkan mengeluarkan Perppu yang memungkinkan adanya penggantian calon kepala daerah terjerat hukum. Kemendagri mengingatkan adanya wewenang diskresi yang dimiliki oleh KPU.

“Kami lebih nyaman dengan opsi melakukan revisi PKPU. Sebab, opsi mengeluarkan perppu itu kan harus ada alasan yang sangat darurat. Sementara jika kita lihat, kondisi saat ini belum darurat,” ujar Sumarsono, Jumat (30/3/2018).

Dijelaskan Sumarsono, hal yang dimaksud darurat adalah membahayakan atau mengancam negara. “Jika hanya ada pengurangan jumlah calon kepala daerah akibat menjadi tersangka korupsi maka kondisi ini belum dapat disebut darurat,” ujarnya.

Alasan kedua, kata Sumarsono, KPU tidak dilarang untuk melakukan pengaturan di dalam PKPU, kalau memang tidak ada aturan pokok dalam UU Pilkada. (rpk.c/kn-m10)

Related posts