Permohonan Ditolak, PKPI Tak Lolos Peserta Pemilu 2019

KarakterNews.com – JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menolak permohonan sengketa penetapan peserta Pemilu 2019, yang diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Penegasan penolakan ini disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan Misbah, ketika membacakan putusan di sidang adjudikasi yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu RI, Selasa (6/3/2018). “Memutuskan menolak eksepsi, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” paparnya.

Selama persidangan adjudikasi, PKPI dianggap tidak dapat memberikan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan ahli fakta yang memperkuat permohonan sengketa. Dalam persidangan beragenda pembacaan putusan tersebut, terungkap PKPI tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu karena tidak memenuhi persyaratan kepengurusan dan anggota partai politik.

Baca Juga:  Calon Parpol Peserta Pemilu 2019 Daftar 3-16 Oktober, Partai Idaman dan PSI Datangi KPU Sumut

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, PKPI dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan di Empat Provinsi dan 73 Kabupaten/Kota. Ke-empat Provinsi tersebut, masing-masing Jawa Timur (15 Kabupaten/Kota), Jawa Tengah (26 Kabupaten/Kota), Jawa Barat (15 Kabupaten/Kota) dan Papua (17 Kabupaten/Kota).

“Pemohon tidak dapat menunjukkan sebagaimana persyaratan, karenanya permohonan pemohon ditolak, dalil pemohon tidak dipertimbangkan karena persyaratan peserta pemilu tidak dipenuhi sehingga mengakibatkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019,” ungkap Ketua Bawaslu RI.

Berdasarkan Pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diatur mengenai syarat partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu. Syarat menjadi peserta pemilu diantaranya syarat 100 persen kepengurusan di tingkat provinsi, 75 persen kepengurusan kabupaten/kota, 50 persen kepengurusan kecamatan, keanggotaan maupun status kantor atau kepemilikan kantor.

Baca Juga:  Pemilu 2019, Partai Hanura Targetkan Tiga Besar

Kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah, aturan hukum tersebut bagi parpol mengandung ukuran sebagai kumulatif dan koherensi melahirkan hak mengikuti pemilu. “Secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan sebagai persyaratan pasal 173 huruf C, D, dan F, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bawaslu RI juga menyatakan KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Papua di dalam melakukan verifikasi telah sesuai prosedur hukum berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

Disamping itu, Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019 yang menyatakan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 dinyatakan sah menurut hukum. (kn-m09)

Related posts